Ketika Udara Jadi Barang Mewah: Kabut Asap dan Hak Warga Palembang untuk Bernapas

SILAMPARITV.CO.ID, PALEMBANG – Pagi di Palembang semestinya disambut udara segar. Namun saat kemarau tiba, Kota Pempek justru terbungkus kabut kelabu.

Foto Reuters yang dimuat CNN Indonesia pada 6 September 2026 memperlihatkan Jembatan Ampera nyaris tenggelam dalam asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Dampaknya bukan sekadar pemandangan muram. Dinas Kesehatan Kota Palembang mencatat 17.434 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) sepanjang September 2026, sementara Dinas Kesehatan Provinsi Sumatra Selatan menghitung 52.483 kasus di seluruh provinsi, sebagaimana diberitakan dan dikutip dari RMOL dan detikHealth.

BACA JUGA:Siswi SMP di Musi Rawas Tak Tertolong, Sempat Dirawat Usai Kecelakaan Sepeda Listrik

BACA JUGA:Hilang Sejak Oktober, Pedagang Sayur di Muba Ditemukan Tak Bernyawa

Memasuki Oktober, 6.296 kasus ditemukan hanya dalam 12 hari, dan RSUD BARI merawat pasien yang didominasi anak-anak.

Anak-anak pula yang kehilangan ruang kelas. Lewat Surat Edaran Wali Kota Palembang Nomor 33 Tahun 2026, sekolah TK, SD, dan SMP di Palembang beralih ke pembelajaran jarak jauh sejak 9 September, seperti diberitakan dan dikutip Antara dan JPNN.

Bagi banyak kalangan, kondisi ini menunjukkan bahwa asap tidak hanya mengganggu kesehatan, tetapi juga hak atas pendidikan.

Karena itu, persoalan ini kian dipandang sebagai isu Hak Asasi Manusia (HAM). Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menegaskan setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menilai lonjakan ISPA tidak bisa dipandang semata persoalan lingkungan, melainkan menyangkut pemenuhan hak masyarakat, dan mendesak Kementerian HAM menelusuri titik-titik karhutla di Sumatera Selatan.

BACA JUGA:Geger Temuan Ulat dalam Nasi MBG di Lubuklinggau, Begini Penjelasan Posyandu

BACA JUGA:Kabut Asap Sumsel: Saat Udara Bersih Menjadi Persoalan Hak Asasi Manusia

Greenpeace Indonesia bahkan menyebut kabut asap telah merenggut hak warga atas udara bersih dan sehat.

Warga pun tak lagi hanya pasrah. Kelompok Inisiasi Sumatera Selatan Penggugat Asap (ISSPA) menggugat sejumlah korporasi di Pengadilan Negeri Palembang. Dalam sidang, pakar bisnis dan HAM Iman Prihandono menjelaskan bahwa perusahaan wajib menghormati HAM sesuai Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM, termasuk memahami bahwa kanal yang mengeringkan gambut berisiko memicu kebakaran dan asap.

Sumber: