BACA JUGA:Rekomendasi HP Lipat Terbaik 2025: Inovasi Smartphone yang Semakin Matang
Tiga Paket RUU Mendesak
Sementara itu, Ketua Umum Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan bahwa ada tiga RUU yang mendesak untuk segera dibahas, yakni RUU Ketenagakerjaan, RUU Perampasan Aset, serta RUU Pemilu Bersih.
Menurutnya, Presiden Prabowo meminta dukungan DPR dan partai politik untuk mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset yang telah lama terhenti.
BACA JUGA:Padel : Olahraga di Urban yang Kian Populer Indonesia
BACA JUGA:KTM RC 490: Motor Sport Fairing Baru dengan Basis Mesin CFMOTO 450 cc
“Sudah hampir puluhan tahun mandek. Presiden merespons cepat sekali. Beliau bilang, ‘bantu saya, karena saya tidak bisa sendiri sebagai presiden. Harus ada DPR dan partai politik,’” jelas Said.
Lebih lanjut, Said menegaskan bahwa RUU ini akan menjadi tonggak penting dalam pemberantasan korupsi.
“Beliau yakin, RUU Perampasan Aset sebagai bentuk pembuktian terbalik agar koruptor jera dan dimiskinkan bisa segera disahkan, setidak-tidaknya dimulai pembahasannya,” tegasnya.
BACA JUGA:COPSHOP: Pertarungan Mematikan di Balik Jeruji Besi
BACA JUGA:Jenis dan Manfaat Tanaman Obat untuk Penyakit
Harapan Publik
RUU Perampasan Aset selama ini dinilai sebagai instrumen penting untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan adanya payung hukum tersebut, negara dapat langsung menyita aset hasil tindak pidana tanpa menunggu proses pidana selesai, sehingga memberikan efek jera bagi pelaku.
Kini, publik menaruh harapan besar agar komitmen Presiden Prabowo bersama DPR dapat segera diwujudkan demi menciptakan tata kelola negara yang bersih dari korupsi.
BACA JUGA:Menelusuri Ragam Jajan Nusantara : Cita Rasa , Asal Daerah dan Nilai Budaya
BACA JUGA:Pesan Sri Mulyani Usai Rumahnya Dijarah: Jangan Pernah Lelah Cinta Indonesia