SILAMPARITV.CO.ID - Presiden Prabowo Subianto kembali menuai sorotan publik usai menyampaikan rencana penambahan perkebunan kelapa sawit di Papua. Kebijakan tersebut disebut sebagai bagian dari upaya mewujudkan swasembada energi nasional dan pemerataan energi di setiap daerah, termasuk Tanah Papua.
BACA JUGA:Gerak Harapan di Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, Warga Binaan Ikuti Pembinaan Latihan Tari
BACA JUGA:Perkuat Disiplin Magang, Lapas Narkotika Muara Beliti Tegaskan Komitmen Absensi dan Laporan Harian
Rencana itu disampaikan Prabowo dalam rapat percepatan pembangunan Papua di Istana Negara pada Selasa (16/12). Menurut Prabowo, kelapa sawit memiliki potensi besar sebagai sumber bioenergi yang dapat diolah menjadi bahan bakar minyak (BBM), sehingga mampu mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor energi.
“Kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM,” ujar Prabowo. Ia menambahkan bahwa Papua memiliki sumber energi yang sangat baik dan layak dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat setempat.
Namun, pernyataan tersebut langsung menuai kritik keras dari berbagai kalangan, khususnya pegiat lingkungan dan akademisi. Mereka menilai rencana ekspansi sawit di Papua berpotensi memperparah kerusakan lingkungan serta menambah beban sosial bagi masyarakat adat.
BACA JUGA:Silampari TV Bersama Linggau Pos Online Sukses Gelar Lomba Foto Guruku Pahlawanku Peringati HGN 2025
BACA JUGA:Banjir Pesanan! 30 Ide Jualan Lauk Pauk Paling Dicari Saat Puasa 2026
Manajer Kampanye Hutan dan Kebun WALHI Nasional, Uli Arta Siagian, menilai sikap pemerintah yang mendorong ekspansi sawit di Papua menunjukkan kurangnya empati terhadap dampak bencana ekologis yang tengah melanda sejumlah wilayah di Sumatra.
“Seharusnya pemerintah belajar dari situasi di Sumatra. Perubahan hutan menjadi kawasan ekstraktif seperti perkebunan sawit dan tambang telah memperparah dampak bencana,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Direktur Eksekutif Sawit Watch, Achmad Surambo. Berdasarkan catatan lembaganya, luas perkebunan sawit di Papua hingga 2022 telah mencapai 290.659 hektare, atau hampir menyentuh ambang batas daya tampung lingkungan yang ideal, yakni 290.837 hektare.
BACA JUGA:Dua Opsi Penyaluran MBG di Masa Libur Sekolah, BGN Tegaskan Program Tetap Berjalan
BACA JUGA:Di Tengah Bencana, Zulhas Santap Kuliner Aceh Sambil Hisap Cerutu
“Luas perkebunan yang ada sudah sangat krusial dan hampir mendekati kapasitas ekosistem yang ideal. Jika terus ditambah, risiko pencemaran dan degradasi lingkungan akan semakin besar,” kata Achmad.
Bahkan, Sawit Watch mencatat sekitar 75.308 hektare kebun sawit di Papua berada di kawasan hutan primer, wilayah konservasi, serta habitat burung cenderawasih. Pembukaan lahan baru dinilai akan menghancurkan ekosistem penting secara permanen.