Keputusan Bijak Indonesia Batalkan Pembelian Jet Tempur SU-35

SILAMPARITV.CO.ID - Pada tahun tersebut, Indonesia mencapai kesepakatan dengan Rusia untuk membeli jet tempur SU-35. Dilaporkan oleh TASS, kesepakatan tersebut termasuk pembelian setidaknya 11 unit jet tempur dari Rusia, dengan nilai transaksi sekitar 1,15 miliar dolar AS, yang akan dibayar sebagian besar dengan komoditas seperti minyak kelapa sawit, kopi, dan karet.

BACA JUGA:Kecewa Terhadap Respon Dunia, Ini Keputusan Jurnalis Palestina untuk Berhenti Meliput Gaza

Meskipun kesepakatan tersebut telah mencapai tahap negosiasi dan skema pembayaran telah ditentukan, Indonesia tiba-tiba memutuskan untuk membatalkan pembelian SU-35 pada tahun 2020, dengan alasan kekurangan anggaran. Marsekal Fajar Prasetyo, Kepala Staf TNI AU, menyatakan dengan berat hati bahwa pembelian jet tempur Rusia tersebut harus ditolak.

BACA JUGA:Gunung Berapi di Islandia Meletus Keluarkan Lava Hingga Bakar Rumah di Kota, Warga Sebanyak 4000 Dievakuasi

Kemudian, informasi dari situs Delfi.It mengungkapkan bahwa pembelian jet tempur Su-35 dari Rusia berdampak pada sanksi Amerika terhadap departemen senjata Dewan Militer Pusat Republik Rakyat Tiongkok dan pemimpinnya, Li Shanfu. Sanksi tersebut melibatkan larangan izin ekspor ke AS dan larangan transaksi dalam sistem keuangan AS, serta pembekuan aset departemen dan pemimpinnya di bawah yurisdiksi AS.

BACA JUGA:Ishikawa Jepang Kembali Diguncang Gempa, 180 Orang Meninggal Dunia

Janes, sebuah publikasi militer ternama, melaporkan bahwa pembatalan kesepakatan tersebut terjadi karena ancaman Undang-Undang Melawan Musuh Amerika Melalui Sanksi (CAATSA) terhadap Indonesia. Pada saat itu, Indonesia menjadi pembeli kedua jet tempur SU-35 dari Rusia, setelah Tiongkok. Skema pinjaman yang melibatkan bank-bank umum juga menjadi ancaman sanksi dari AS.

BACA JUGA:Jepang Diguncang Gempa, Korban Tewas Naik jadi 30 Orang

Dengan demikian, pembatalan pembelian SU-35 oleh Indonesia tidak hanya berdampak pada hubungan antara kedua negara, tetapi juga menimbulkan konsekuensi yang kompleks dalam konteks hubungan internasional dan kebijakan luar negeri. Keputusan tersebut mencerminkan tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan tekanan dari aktor-aktor global.

BACA JUGA:Sejarah Singkat Negara Palestina dan Konflik Terjadinya Peperangan