Lindungi Masjid Hingga Gereja Dari Mafia Tanah, DPR RI Dorong Sertifikasi Wajib
Lindungi Masjid Hingga Gereja Dari Mafia Tanah, DPR RI Dorong Sertifikasi Wajib.--ist
Program ini bukan hanya formalitas administratif, melainkan bentuk nyata kehadiran negara dalam menjaga kenyamanan dan ketenteraman umat beragama.
Komisi II DPR RI menegaskan bahwa layanan publik harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, terutama bagi pengelola rumah ibadah yang selama ini menghadapi kendala dalam pengurusan sertifikasi.
BACA JUGA:Pemkot Lubuklinggau Pastikan Seragam Sekolah Gratis Rampung dan Dibagikan Awal Desember 2025
BACA JUGA:Kedapatan Berbuat Tak Pantas, Dua Remaja Putra Diamankan di Kendari.
Mencegah Konflik dan Perampasan Tanah oleh Mafia
Tanpa sertifikat resmi, rumah ibadah sangat rentan:
- Digugat ahli waris
- Diklaim pihak tertentu
- Menjadi target mafia tanah
- Terancam dihentikan operasionalnya
Dengan adanya sertifikat, rumah ibadah akan memiliki perlindungan hukum yang kuat, sehingga tidak dapat diganggu gugat secara sembarangan.
DPR RI mendorong seluruh rumah ibadah yang belum bersertifikat, khususnya yang berdiri sejak puluhan tahun lalu, untuk segera mengajukan proses legalisasi.
BACA JUGA:Tarif Fantastis Rp. 15 Juta, Dua PSK Online Uzbekistan Ditangkap di Jakarta Barat.
BACA JUGA:Panduan Lengkap Mengecek BPOM pada Skincare dan Kosmetik
Sinergi DPR, Pemerintah, dan Masyarakat
Rifqinizamy menegaskan bahwa sertifikasi tanah hanya dapat berjalan dengan baik apabila ada kerja sama antara:
- DPR RI – memastikan pengawasan dan anggaran
- Pemerintah (Kementerian ATR/BPN) – menjalankan teknis pengurusan sertifikat
- Pengurus rumah ibadah – proaktif mengajukan permohonan
Kolaborasi ini sangat penting untuk mencegah sengketa lahan di masa depan dan menjaga ketenteraman masyarakat dalam menjalankan ibadah.
BACA JUGA:Hukum Menggunakan Kosmetik dan Skincare Mengandung Alkohol Dalam Islam
BACA JUGA:Usai Belasan Hari Buron, Pelaku Penusukan di Lubuklinggau Pulang dan Langsung Dibekuk.
Sumber:
- Share:
