Jokowi Bantah Resmikan Bandara IMIP: Hal Yang Tak Baik Ditarik ke Saya

Jokowi Bantah Resmikan Bandara IMIP: Hal Yang Tak Baik Ditarik ke Saya

Jokowi Bantah Resmikan Bandara IMIP: Hal Yang Tak Baik Ditarik ke Saya--ist

SILAMPARITV.CO.ID - Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), akhirnya angkat bicara terkait polemik Bandara Khusus PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) atau IMIP Private Airport yang belakangan ramai diperbincangkan publik. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah meresmikan bandara tersebut, sekaligus meluruskan informasi yang beredar di media sosial.

Dalam pernyataannya di kediaman Sumber, Banjarsari, Solo, Jumat (28/11/2025), Jokowi secara tegas membantah tudingan tersebut.

“Nggak, nggak pernah. Saya nggak pernah meresmikan Bandara IMIP di Morowali,” tegas Jokowi, dilansir detikJateng.

BACA JUGA:Yusril Geram Fenomena Warga Lebih Sering Panggil Damkar Ketimbang Polisi, Soroti Citra dan Penggunaan Senjata

BACA JUGA:Pemangkasan Anggaran Tak Pengaruhi TPP ASN, Pemkot Lubuklinggau Siapkan Rp. 48 Miliar

Jokowi: Yang Saya Resmikan Itu Bandara Maleo

Jokowi menjelaskan bahwa bandara yang pernah ia resmikan adalah Bandara Maleo, bandara milik pemerintah yang berada di Morowali, Sulawesi Tengah. Namun dirinya mengaku lupa tahun peresmian bandara tersebut.

“Seingat saya yang saya resmikan adalah Bandara Maleo di Morowali. Itu yang membangun pemerintah. Tahun berapa? Sudah lupa,” ujarnya.

Sementara itu, ia meyakini bahwa Bandara IMIP merupakan bandara milik swasta, bukan fasilitas yang berada di bawah pembangunan pemerintah.

“Kalau yang IMIP itu saya kira miliknya swasta,” tambahnya.

Jokowi Santai Hadapi Tudingan: “Hal Tidak Baik Ditarik ke Saya”

Terkait berbagai narasi liar yang mengaitkan dirinya sebagai pihak yang meresmikan Bandara IMIP, Jokowi menyebut dirinya biasa menjadi sasaran tudingan negatif.

“Ya semuanya yang nggak baik kan ditariknya ke saya,” kata Jokowi santai.

Pernyataan ini menjadi klarifikasi penting di tengah ramai isu yang berkembang dan menimbulkan kesalahpahaman publik.

Sumber:

Berita Terkait