Tidak semua orang miliki hak mengoperasikan pesawat tanpa awak

Tidak semua orang miliki hak mengoperasikan pesawat tanpa awak

Lubuklinggau. Kpp Buputa hadir membangun wacana dan sinerginitas, bagaimana menggunakan drone yang aman tanpa mengganggu udara sipil dan militer, dan kedepan dapat menunjang bisnis berbasis ekonomi kerakyatan dengan pemanfaatan drone.

Wakil Ketua I Kpp Buputa, Iwan Rh menyatakan bahwa Kpp Buputa mempunyai pemikiran yang sama, bagaimana menyelenggarakan cara pemanfaatan drone cargo dengan regulasi yang dibuat pemerintah, serta memberikan konsultan terkait ruang udara jalur penerbangan yang tidak bertentangang dengan kawasan keselamatan operasional penerbangan kppop, baik bandara sipil atau militer , sejauh ini kpp buputa bandar memiliki anggota sebanyak 1.240 orang dengan target 1 juta orang .

Menurut Iwan, kehadiran Kpp Buputa ke Kota Lubuklinggau salah satunya dalam rangka memenuhi undangan Kepala Bandar Udara Silampari, terkait wacana pengembangan bandara dalam menjajaki pelayanan drone cargo, harapannya juga kita tahu dan memahami regulasi aturan, setiap penggunaan drone baik pemilik atau pilot (operator) dan lokasi penggunaanya sudah terinformasi dengan pemerintah atau stackholder sehingga tidak mengganggu keselamatan ruang sipil dan militer,, serta dapat diawasi sesuai regulasi yang ada.(Rj)

Sumber: