Catat! Jadwal Awal Puasa Ramadhan 2026 Versi Muhammadiyah dan NU

SILAMPARITV.CO.ID - Bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah kian dekat. Umat Islam di Indonesia mulai menantikan kepastian kapan ibadah puasa akan dimulai pada tahun 2026. Sejumlah organisasi Islam dan pemerintah pun telah menyiapkan penetapan awal Ramadhan berdasarkan metode masing-masing.

Berikut ulasan lengkap jadwal awal puasa Ramadhan 2026 menurut Muhammadiyah serta kemungkinan penetapan dari pemerintah dan Nahdlatul Ulama (NU).

BACA JUGA:Status Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Jelaskan Alasan Penganiaya Anak di Lubuklinggau Belum Ditahan

BACA JUGA:Ajak Korban ke Lokasi Sepi, Pria Lansia di Jayaloka Musi Rawas Cabuli ODGJ di Kebun Sawit

Awal Puasa Ramadhan 2026 Versi Muhammadiyah

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah secara resmi telah menetapkan bahwa 1 Ramadhan 1447 H jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026. Penetapan ini tercantum dalam Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) yang telah dirilis Muhammadiyah untuk beberapa tahun ke depan.

Muhammadiyah menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal, yaitu perhitungan astronomis yang menekankan keberadaan hilal secara matematis tanpa harus menunggu hasil pengamatan langsung di lapangan. Dengan metode ini, awal Ramadhan maupun Idul Fitri dapat diketahui jauh hari sebelumnya.

Keputusan tersebut ditetapkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah setelah melakukan kajian mendalam terhadap data astronomi global serta validasi parameter KHGT.

Selain itu, Muhammadiyah juga menetapkan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 H jatuh pada Jumat, 20 Maret 2026.

BACA JUGA:Kalapas Narkotika Muara Beliti Tegaskan Komitmen Zero HALINAR Lewat Bintorwasdal dan Kontrol Langsung

BACA JUGA:Masih Pegang Girik? Hati-Hati! Mulai Februari 2026 Tak Berlaku, Ini Cara Ubah ke SHM

Penetapan Awal Ramadhan Versi Pemerintah dan NU

Berbeda dengan Muhammadiyah, Kementerian Agama (Kemenag) RI dan Nahdlatul Ulama (NU) menggunakan metode rukyatul hilal yang dikombinasikan dengan hisab atau perhitungan astronomis.

Penentuan awal Ramadhan oleh pemerintah dilakukan melalui sidang isbat, yang digelar setelah pengamatan hilal di berbagai titik pemantauan di seluruh Indonesia. Hasil rukyat tersebut kemudian dibahas bersama para ahli astronomi, ormas Islam, dan perwakilan lembaga terkait.

Sumber: