Anggaran Zoom Rp 5,7 Miliar Disorot, BGN Jelaskan untuk Dukung Program MBG

SILAMPARITV.CO.ID - Isu anggaran layanan Zoom meeting di Badan Gizi Nasional (BGN) yang mencapai Rp 5,7 miliar untuk periode 9 bulan menjadi sorotan publik di media sosial. Dalam narasi yang beredar, anggaran tersebut setara dengan sekitar Rp 633 juta per bulan, sehingga memicu pertanyaan warganet di tengah upaya efisiensi belanja pemerintah.

Sejumlah komentar pun bermunculan, mempertanyakan besarnya anggaran tersebut. Salah satu warganet bahkan menuliskan, “Di mana-mana efisiensi, kenapa ini pemborosan?”

BACA JUGA:Petani di Muratara Tewas Usai Motor Tersenggol Truk Saat Menyalip

BACA JUGA:Prewedding Unik di LRT Palembang; Ini Syarat, Kontak, dan Info Penting yang Wajib Diketahui

Menanggapi hal itu, Kepala BGN, Dadan Hindayana, memberikan penjelasan terkait penggunaan anggaran tersebut. Ia menegaskan bahwa layanan video conference tersebut bukan sekadar aplikasi rapat biasa, melainkan sistem enterprise terpusat yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG).

BACA JUGA:Motor Ibu Digadaikan, Residivis di Lubuklinggau Kembali Ditangkap Polisi

Menurut Dadan, program MBG melibatkan banyak pihak dari berbagai tingkatan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pelayanan, hingga pelaksana di lapangan. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem koordinasi yang cepat, terintegrasi, dan mampu menjangkau banyak peserta secara bersamaan.

“Program makan bergizi melibatkan banyak pihak, sehingga koordinasi yang cepat, serentak, dan terdokumentasi menjadi kunci keberhasilan,” ujarnya di Jakarta, Jumat (24/4/2026).

BACA JUGA:Polisi Bekuk Pelaku Curanmor Modus HP Jatuh di Lubuklinggau

BACA JUGA:Langkah Nyata Lawan Kejahatan, Lapas Muara Beliti Hadiri Pemusnahan Barang Bukti

Ia juga menjelaskan bahwa sistem video conference yang digunakan dikelola langsung oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BGN dengan kapasitas besar. Platform ini mampu menampung sekitar 5.000 pengguna aktif dan hingga 50.000 peserta dalam satu sesi pertemuan virtual.

Layanan tersebut dimanfaatkan oleh seluruh struktur organisasi BGN, mulai dari pimpinan tinggi madya (eselon I), pimpinan tinggi pratama (eselon II), pejabat administrator (eselon III), hingga kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.

BACA JUGA:Pengusaha Travel Haji Kembalikan Rp8,4 Miliar ke KPK, Terkait Dugaan Kuota Haji

BACA JUGA:Kabur dari Mobil Tahanan, Tiga Bandar Narkoba Diburu di Baturaja

Sumber: