Ribuan Dapur Program Gizi Dihentikan Sementara, BGN Temukan Masalah Sanitasi dan Dugaan Keracunan

Kamis 26-03-2026,10:14 WIB

Reporter: Shinta Triana Dewi|

Editor: Shinta Triana Dewi

Ribuan Dapur Program Gizi Dihentikan Sementara, BGN Temukan Masalah Sanitasi dan Dugaan Keracunan--Net

SILAMPARITV.CO.ID - Sebanyak 1.528 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah di Indonesia dihentikan sementara operasionalnya. Langkah ini dilakukan setelah adanya laporan dugaan keracunan makanan serta temuan dapur yang belum memenuhi standar sanitasi.

Penghentian sementara tersebut dilaporkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Meski jumlahnya cukup besar, pihak BGN menyebut angka tersebut mulai mengalami penurunan dalam beberapa pekan terakhir.

Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menjelaskan penurunan terjadi karena banyak SPPG yang mulai mendaftarkan kembali Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS).

“Penurunan terjadi karena banyak yang sudah mendaftar SLHS,” ujar Nanik dalam keterangan tertulis, Kamis (26/3/2026).

Dugaan Keracunan hingga Dapur Tak Standar

BGN membagi penghentian operasional SPPG tersebut dalam dua kategori utama.

Kategori pertama adalah kejadian menonjol (KM) yang berkaitan langsung dengan dugaan keracunan pangan. Dalam kategori ini terdapat 72 SPPG yang terpaksa dihentikan sementara operasionalnya.

Sementara itu, masalah terbesar justru berasal dari kategori non-kejadian menonjol (non-KM). Dalam kategori ini, 692 SPPG dihentikan operasionalnya karena persoalan administratif dan teknis.

Beberapa masalah yang ditemukan antara lain dapur yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis, hingga belum memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) yang menjadi standar penting dalam pengelolaan makanan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan infrastruktur dapur dan kepatuhan terhadap standar keamanan pangan masih menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan program pelayanan gizi.

Pulau Jawa Dominasi Temuan

BGN juga mengungkapkan bahwa dua pekan sebelumnya jumlah SPPG terdampak sempat lebih tinggi. Wilayah Pulau Jawa disebut menjadi daerah dengan jumlah kasus terbanyak, dengan total temuan mencapai lebih dari 1.500 unit.

Meski demikian, BGN menegaskan bahwa penghentian sementara ini bukan semata-mata sebagai bentuk sanksi. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya korektif untuk memastikan layanan pemenuhan gizi kepada masyarakat tetap aman dan sesuai standar.

Fokus utama pemerintah saat ini adalah mendorong setiap SPPG untuk memenuhi standar higiene dan sanitasi melalui pengurusan SLHS serta memperbaiki fasilitas dapur yang belum sesuai ketentuan.