SILAMPARI TV - Pihak DPRD sedang berupaya menurunkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) dulu bernama Ongkos Naik Haji (ONH), di bawah Rp 50 juta.
MEnurut Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily, hal ini dilakukan dengan cara menyisir dan mengefisiensikan beberapa komponen pembiayaan untuk dalam negeri maupun luar negeri hingga ke level minimal.
”Hari ini kita menelisik tentang beberapa komponen pembiayaan untuk dalam negeri maupun luar negeri yang bisa kita efisiensikan pada level yang paling minimal namun tanpa mengurangi peningkatan pelayanan kepada jamaah,” jelas Ace saat ditemui Parlementaria usai rapat di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa 14 Februari 2023.
Diketahui, rapat efisiensi biaya haji (ONH) ini dilakukan Komisi VIII bersama Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag RI, Dirut PT. Garuda Indonesia, Kepala Pusat Kesehatan Haji Kemenkes RI, Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub RI, Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji, serta Dirut PT Saudia Airlines.
Selain memastikan penurunan biaya pada level paling efisien, Politisi Fraksi Partai Golkar ini menjelaskan pihaknya sedang merancang kebijakan agar jamaah haji tidak merasa terbebani dengan adanya kenaikan yang begitu sangat tinggi.
”Tentu kami juga masih berjuang agar jemaah haji yang sudah melakukan pembayaran lunas tunda yang seharusnya mereka berangkat tahun 2020, dan mereka telah melunasi tapi karena ada pembatasan kuota dan pembatasan usia mereka tidak perlu lagi menambah biaya pelunasan haji. Ini yang terus kita lakukan sehingga mudah-mudahan hasilnya menggembirakan buat calon tamu-tamu Allah diangkat berangkat tahun ini,” tutupnya.
Ya, Efisiensi pembiayaan yang sedang dilakukan mencakup pada biaya penerbangan hingga biaya konsumsi dan pemondokan selama di Arab Saudi.
Namun demikian, Ace meyakini dan mendorong pemerintah tetap melakukan pelayanan terbaik pada calon jamaah haji 2023.
Komponen terbesar yang diefisiensikan adalah pertama penerbangan dari yang diusulkan Rp33,9 juta mudah-mudahan kita bisa tekan sampai ke tingkat Rp32,9 juta. Jadi ada penurunan kurang lebih sekitar Rp1 juta.
Kedua, biaya konsumsi kita juga tekan, kemudian biaya pemondokan selama di Arab Saudi kita juga tekan dan juga biaya pengurusan beberapa hal yang terkait dengan dokumen-dokumen yang tumpang tindih dengan dana yang berasal dari BPKH atau nilai manfaat dan dana yang berasal dari APBN. ''Ini semua sedang kita telisik lebih dalam,” jelas Ace saat ditemui Parlementaria usai rapat di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa 14 Februari 2023.
Ace juga menjawab terkait wacana pengurangan durasi haji, yang sebelumnya ada usulan dikurangi dari 40 hari menjadi 35 hari.
Menurutnya, pengurangan durasi ini tidak memungkinkan karena karena menyangkut dengan kesiapan dari pengaturan jadwal penerbangan bagi negara-negara yang mengirimkan lebih dari 30.000 jamaah haji dan ketersediaan fasilitas penerbangan yang ada di Arab Saudi.
”Seperti yang kami usulkan misalnya Bandara Thaif bisa digunakan untuk tempat kedatangan maupun keberangkatan, ternyata memang untuk pesawat berbadan lebar itu tidak dimungkinkan. Karena itu maka tentu kita bisa memahami jika potensi durasi pengurangan harinya itu tidak bisa dilakukan lebih singkat,” Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Ace juga menjelaskan, pihaknya meminta juga pengurangan biaya masyair atau biaya selama penyelenggaraan puncak ibadah haji yakni di Arafah, Muzdalifah dan Mina.
”Itu pun juga mengalami penurunan dan kita harapkan ini juga bisa mendorong menurunkan biaya keseluruhan dari haji itu. Kan yang diusulkan pada awalnya adalah Rp23 juta per jemaah untuk biaya masyair, sekarang kita minta supaya diturunkan menjadi Rp18 juta,” sambungnya.
Namun demikian, Ace menyampaikan sekalipun ada upaya Efisiensi ONH pihaknya tetap meminta kepada pemerintah untuk tidak mengurangi peningkatan layanan kepada jamaah.
”Misalnya soal makanan, tetap di dorong citarasa Indonesia, pelayanan dari mulai keberangkatan dari daerah sampai ke penerbangan, ke bandara juga harus dilayani dengan baik.
Kemudian selama di tanah suci juga berbagai kebutuhan masyarakat terutama memberikan pelayanan kepada lansia itu harus maksimal termasuk pendampingan pada kelompok lansia dan pada difabel,” tutupnya. (sumeks.co)
