KPPN Lubuk Linggau Paparkan Kinerja APBN Wilayah Limatara Triwulan III 2024--Silamparitv.co.id
Semua jenis penerimaan pajak mengalami peningkatan, terutama kontribusi dari Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai.
Namun, terdapat penurunan tipis pada Pajak Lainnya sebesar -1,70%, yang disebabkan oleh turunnya pendapatan dari penjualan benda materai.
BACA JUGA:Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 Resmi Disahkan Berdasarkan Kesepakatan Eksekutif-Legislatif
BACA JUGA:Tingkatkan Keimanan dan Ketaqwaan, Lapas Lubuklinggau Peringati Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 H
Penting dicatat, terdapat potensi perbedaan angka antara data KPPN Lubuk Linggau dan KPP Pratama Lubuk Linggau, karena KPPN mencatat semua wajib pajak dengan NPWP yang berkodefikasi di KPP Pratama Lubuk Linggau.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
PNBP hingga Triwulan III 2024 mengalami penurunan sebesar -10,26% YoY, atau hanya mencapai Rp25,85 miliar.
Penurunan ini terjadi karena pengelolaan TKDD di Pemda semakin baik, mengakibatkan penerimaan kembali TKDD tahun anggaran yang lalu tidak sebesar sebelumnya, turun sebesar -35,53%. Penurunan PNBP juga terjadi pada layanan POLRI, layanan pertanahan, dan layanan Kemenag cq KUA.
3. Realisasi Berdasarkan Jenis Belanja
BACA JUGA:Ratusan Warga Margo Rejo dan Marga Bakti Siap Dukung ROIS untuk Menang
BACA JUGA:Pererat Tali Silaturahmi, DWP Lapas Lubuklinggau Adakan Pertemuan Rutin Arisan Bulanan
Belanja Pegawai
Realisasi belanja pegawai hingga Triwulan III 2024 mencapai Rp306,59 miliar (81,44%), meningkat 12,21% YoY. Belanja ini didominasi oleh Kementerian Pertahanan (Rp116,05 miliar), POLRI (Rp103,71 miliar), dan Kementerian Agama (Rp94,3 miliar), yang mencapai 83,43% dari total pagu belanja pegawai di KPPN Lubuk Linggau.
Belanja Barang
Realisasi belanja barang mencapai Rp196,1 miliar (65,22%), meningkat 25,29% dibandingkan periode yang sama tahun 2023. Anggaran ini terutama digunakan untuk penyelenggaraan pemilu, dukungan manajemen, dan layanan keamanan. Tiga kementerian dengan pagu terbesar adalah KPU (Rp139,82 miliar), POLRI (Rp43,51 miliar), dan Kemenhub (Rp30,17 miliar).