SILAMPARITV.CO.ID - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melakukan efisiensi anggaran dengan memangkas pengeluaran yang tidak perlu. Dalam Kongres XVIII Muslimat NU di Jatim International Expo, Surabaya, Jawa Timur, Prabowo mengungkap adanya tantangan dari pihak-pihak yang disebut sebagai "Raja Kecil" dalam birokrasi yang menentang kebijakan ini. Ia menegaskan bahwa efisiensi anggaran bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama dalam perbaikan fasilitas pendidikan dan kesejahteraan anak-anak Indonesia.
Latar Belakang Kebijakan Efisiensi Anggaran Efisiensi anggaran yang diterapkan Prabowo berfokus pada pemangkasan pengeluaran yang dinilai mubazir dan tidak memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Presiden menyoroti bahwa masih banyak birokrat yang merasa kebal hukum dan bertindak layaknya "Raja Kecil" dalam institusinya. Menurutnya, kebijakan ini dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan dana negara agar dapat dialokasikan ke sektor yang lebih penting seperti pendidikan dan kesejahteraan anak-anak. BACA JUGA:Perkuat Tugas Pokok dan Fungsi Pengamanan, Kalapas Lubuklinggau Pimpin Rapat Dinas Pengamanan BACA JUGA:Tingkatkan Imunitas Tubuh, Lapas Lubuklinggau Jalan Santai bersama Prabowo menyoroti kondisi sekolah di Indonesia yang membutuhkan perbaikan. Dari total 330.000 sekolah, ia menargetkan bahwa hasil penghematan anggaran dapat digunakan untuk memperbaiki sekitar 20.000 sekolah dalam waktu dekat. Hal ini menjadi bagian dari prioritas pemerintah untuk memastikan akses pendidikan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Dukungan dari Berbagai Pihak Ekonom dan pakar kebijakan publik dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai kebijakan efisiensi anggaran sebagai langkah positif. Menurutnya, efisiensi tidak hanya sekadar pemangkasan tetapi juga refocusing ke sektor yang lebih berdampak luas bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Achmad menjelaskan bahwa dana hasil efisiensi dapat dialokasikan untuk memperkuat program kesejahteraan rakyat, seperti bantuan sosial dan subsidi energi. Hal ini diharapkan dapat membantu menekan inflasi dan menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok, sehingga masyarakat tidak terbebani oleh kenaikan harga akibat kebijakan fiskal yang terlalu ketat. BACA JUGA:Jalin Sinergitas, Kalapas Lubuklinggau Lakukan Koordinasi dan Silahturahmi dengan Ketua PN Lubuklinggau BACA JUGA:Lapas Lubuklinggau Ikuti Kegiatan Penguatan Kehumasan terkait Etika Penggunaan Media Sosial bagi ASN Selain itu, efisiensi anggaran juga membuka peluang bagi sektor usaha kecil dan menengah (UMKM) dengan meningkatkan akses pembiayaan. Dana penghematan dapat digunakan untuk memberikan subsidi bunga pinjaman maupun skema kredit yang lebih fleksibel, yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dukungan dari DPR dan Partai Politik Dukungan terhadap kebijakan efisiensi anggaran juga datang dari DPR RI. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi H. Amro, menilai efisiensi anggaran merupakan kewajiban pemerintah untuk memastikan ruang fiskal yang lebih optimal. Ia menegaskan bahwa pemangkasan anggaran yang tidak substansial, seperti perjalanan dinas dan pengadaan alat tulis kantor (ATK), dapat mendukung program prioritas nasional, seperti ketahanan pangan dan ketahanan energi. BACA JUGA:Transformasi Pulau Penjara, Nusakambangan Menjadi percontohan pusat latihan bagi warga binaan BACA JUGA:Jalin Sinergitas, Kalapas Lubuklinggau Lakukan Koordinasi dan Silahturahmi dengan Kapolres Lubuklinggau Ketua DPR RI, Puan Maharani, juga mendukung kebijakan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Ia menekankan bahwa efisiensi ini harus dilakukan bersama-sama demi kesejahteraan rakyat. Pendapat Para Ekonom dan Pakar Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai efisiensi anggaran pada belanja seremonial, ATK, dan sewa kendaraan sebagai langkah positif. Ia menyarankan agar rapat dan seminar lebih sering dilakukan secara online untuk mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Namun, Bhima juga menyoroti dampak negatif dari efisiensi anggaran terhadap sektor Meeting, Incentives, Convention and Exhibition (MICE). Menurutnya, pemangkasan anggaran pemerintah dalam sektor ini dapat berdampak pada penurunan pendapatan pelaku usaha MICE, yang berpotensi menyebabkan PHK bagi sekitar 104.000 orang serta ancaman terhadap PDB hingga Rp103,9 triliun. Ia mengingatkan bahwa belanja pemerintah tetap dibutuhkan sebagai motor pemulihan ekonomi, terutama bagi sektor jasa yang terdampak pandemi. BACA JUGA:Lapas Lubuklinggau Ikuti Optimalisasi Kualitas Pelayanan Makanan Warga Binaan di UPT Pemasyarakatan Sumsel BACA JUGA:BPH Migas Siapkan Pembahasan Pengawasan Penyaluran Elpiji 3 Kg, Regulasinya Sedang Dikaji Tantangan dan Kritik terhadap Efisiensi Anggaran Di sisi lain, kebijakan efisiensi anggaran juga mendapat kritik, terutama terkait pemangkasan anggaran Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) sebesar 58 persen akibat Instruksi Presiden No. 01 Tahun 2025. Anggota Komisi X DPR RI, Mercy Barends, menilai pemangkasan anggaran ini dapat berdampak buruk bagi kebudayaan dan peradaban bangsa. Mercy menekankan bahwa kebudayaan adalah jembatan perdamaian, pembangunan, dan kesejahteraan. Ia mengkritik bahwa program-program yang berkaitan dengan kebudayaan seharusnya tidak direduksi hanya menjadi urusan selebrasi atau distribusi perlengkapan seni budaya semata. Menurutnya, masyarakat hukum adat harus diberdayakan dan dilindungi sebagai bagian dari identitas nasional yang harus dijaga. Kesimpulan Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto mendapat dukungan luas dari berbagai pihak, terutama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat dan efektivitas penggunaan dana negara. Namun, tantangan dan kritik tetap ada, terutama dari sektor kebudayaan dan industri jasa yang terdampak langsung oleh pemangkasan anggaran. BACA JUGA:Sriwijaya FC Tuntut Pembayaran Bonus dan Tunggakan Gaji, Bank Sumsel Babel Beri Dukungan dengan Bonus Kemenang BACA JUGA:Tiket Gratis Laga Home Pamungkas Sriwijaya FC: Ajak Pelajar dan Mahasiswa Dukung Tim Kebanggaan SumselKeberhasilan kebijakan ini akan sangat bergantung pada bagaimana pemerintah mengelola efisiensi anggaran tanpa mengorbankan sektor-sektor penting yang juga memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Dengan adanya pengawasan ketat dan alokasi yang tepat, efisiensi anggaran diharapkan dapat menjadi langkah nyata dalam mewujudkan visi pemerintahan Prabowo Subianto untuk Indonesia yang lebih sejahtera dan berdaya saing. BACA JUGA:10 Tips Berkendara Motor Aman: Prioritaskan Keselamatan di Jalan Raya BACA JUGA:Move On Bukan Mustahil! 5 Tips Jitu Bangkit dari Patah Hati dan Jalani Hidup Lebih Bahagia