Curahan Hati Penyiar RRI Ternate yang Terkena PHK, Efisiensi Anggaran Dinilai Berdampak Luas

SILAMPARITV.CO.ID - Seorang penyiar Radio Republik Indonesia (RRI) Pro 2 Ternate, Aini, mengungkapkan rasa kecewanya setelah mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Curhatannya yang diunggah melalui akun media sosial @aiinizzaa menjadi viral dan mendapat perhatian luas dari warganet.

Dalam unggahannya, Aini menuturkan bagaimana dirinya menerima keputusan ini dengan berat hati. Meski memahami tujuan efisiensi anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto, ia merasa langkah tersebut berdampak luas pada masyarakat, khususnya pekerja yang menggantungkan hidupnya pada pekerjaan di RRI.

Tangis dan Harapan Seorang Penyiar

“Bapak, kita tahu bahwa efisiensi anggaran yang bapak lakukan saat ini bertujuan untuk menunjang program-program pemerintahan agar berjalan dengan baik, seperti makan gratis untuk anak-anak,” ujar Aini dengan suara bergetar.

BACA JUGA:Polri Buka Rekrutmen Akpol, Bintara, dan Tamtama 2025: Kesempatan Emas bagi Putra-Putri Bangsa

BACA JUGA:Kolaborasi Pers di Lubuk Linggau: Merayakan HPN 2025 dengan Semangat Kebersamaan

Ia menyoroti program pemerintah, salah satunya program makan bergizi gratis untuk anak-anak. Menurutnya, kebijakan ini memang membawa dampak positif, tetapi di sisi lain, banyak orang tua justru kehilangan pekerjaan akibat pemangkasan anggaran.

“Tapi sudahkah bapak berpikir bahwa, ketika pagi hari bapak berhasil memberikan makanan gratis dan bergizi untuk anak-anak, tetapi ketika mereka pulang ke rumah, mereka dapati orang tua mereka tidak bisa memberikan makan siang dan makan malam yang layak karena mereka harus di-PHK?” lanjutnya.

Tak hanya itu, Aini juga mempertanyakan apakah kebijakan efisiensi ini selaras dengan pernyataan Presiden tentang mencintai rakyatnya.

“Lalu menurut bapak, di mana letak yang bapak bilang bahwa bapak mencintai rakyat bapak?” tandasnya.

Unggahannya ini sontak menuai berbagai respons dari warganet. Banyak yang bersimpati dan mendukung Aini, sementara yang lain menilai kebijakan efisiensi anggaran seharusnya lebih selektif agar tidak merugikan masyarakat kecil.

BACA JUGA:SD Negeri 4 Lubuklinggau Terapkan Program P5, Dorong Kreativitas dan Kepedulian Lingkungan Siswa

BACA JUGA:Harga Karet di Musi Rawas Naik ke Rp14.000/Kg, Petani Mulai Optimis dengan Kesejahteraan

RRI Ternate: Efisiensi Anggaran Berdampak pada Tenaga Lepas

Menanggapi isu yang berkembang, Juru Bicara RRI, Yonas Markus Tuhuleruw, membenarkan bahwa lembaganya terdampak oleh kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan pemerintah pada 2025.

“Walaupun terkena dampak efisiensi, kami tetap harus memastikan bahwa layanan kepada publik tetap berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi kami,” ujar Yonas, dikutip dari Kompas.com.

Lebih lanjut, Yonas menjelaskan bahwa tugas utama RRI sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002 adalah memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial, dan pelestarian budaya bangsa. Tugas-tugas ini harus tetap berjalan, meskipun RRI melakukan efisiensi operasional.

Ia juga menegaskan bahwa para pekerja yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak terkena PHK. Justru, mereka akan lebih diberdayakan dalam berbagai kegiatan RRI.

Namun, kebijakan efisiensi ini berdampak pada tenaga kerja berstatus tenaga lepas, seperti kontributor dan penyiar, termasuk Aini. Para tenaga lepas ini selama ini menerima gaji berdasarkan durasi waktu kerja atau proyek tertentu dan tidak memiliki keterikatan dalam tugas rutin RRI.

BACA JUGA:Pemkot Lubuklinggau Pangkas Anggaran 2025, Infrastruktur Terimbas Hingga 25%

BACA JUGA:Apakah Mahasiswa Desil 6 Bisa Lolos KIP Kuliah? Ini Penjelasan Lengkapnya

“Efisiensi ini terpaksa dilakukan mengingat para karyawan tenaga lepas tersebut ditanggung upahnya dari biaya operasional RRI,” ungkap Yonas.

Ia menambahkan bahwa pihaknya belum dapat memastikan berapa jumlah tenaga lepas yang terdampak kebijakan ini, karena masih dalam tahap pemetaan oleh pimpinan RRI dari berbagai daerah.

“Kami harap dalam minggu ini bisa ada kepastian mana saja tenaga lepas yang bisa dipertahankan dan mana yang tidak bisa dipertahankan,” tambahnya.

Seleksi Karyawan Berbasis Kompetensi

Yonas menekankan bahwa pihak RRI akan menyeleksi para tenaga kerja lepas secara bijaksana berdasarkan kontribusi dan kompetensi mereka.

“Jadi untuk pekerja PNS dan PPPK tidak ada masalah, tetap jalan. Sedangkan para tenaga kerja lepas ini harus ditinjau kembali kontribusi dan kompetensinya,” pungkasnya.

Kebijakan efisiensi anggaran ini tentu menjadi perdebatan di tengah masyarakat. Di satu sisi, langkah ini bertujuan untuk mengalokasikan dana bagi program prioritas pemerintah, tetapi di sisi lain, keputusan ini juga berimbas pada kehidupan banyak pekerja, termasuk penyiar RRI seperti Aini yang kehilangan mata pencahariannya.

BACA JUGA:Viral di Media Sosial: Temuan Susu Ibu Hamil yang Mengandung Sukralosa Berbahaya, Lolos Izin BPOM

BACA JUGA:Konsisten Melayani UMKM, BRI Cetak Laba Rp60,64 Triliun