Viral Aturan Tilang Baru April 2025, Polisi Pastikan Tidak Ada Penyitaan Kendaraan

SILAMPARITV.CO.ID - Media sosial belakangan ini dihebohkan dengan kabar yang menyebutkan bahwa mulai April 2025, kendaraan bermotor dan mobil yang terkena tilang akan langsung disita oleh pihak kepolisian. Isu ini berawal dari unggahan akun media sosial X/Twitter @tan****fes yang menyebutkan bahwa aturan baru tersebut merupakan bentuk ketidakadilan bagi pengendara. Unggahan tersebut bahkan telah dilihat hingga 2,4 juta kali per 18 Maret 2025.

Namun, setelah dikonfirmasi kepada pihak kepolisian, kabar tersebut dibantah oleh Kasubdit Dakgar Ditgakkum Korlantas Polri, Kombes Matrius. Ia menegaskan bahwa tidak ada perubahan aturan tilang yang berlaku mulai April 2025.

BACA JUGA:BPJS Kesehatan Pastikan Akses Layanan JKN Tetap Terbuka Selama Libur Lebaran 2025

BACA JUGA:Mulai Marak Modus Kejahatan Smishing, BRI Himbau Nasabah Waspada dan Jaga Kerahasiaan Data Transaksi Perbankan

Tidak Ada Penyitaan Kendaraan oleh Polisi Kombes Matrius menyatakan bahwa kendaraan yang terkena tilang tidak akan disita oleh polisi. Ia menegaskan bahwa aturan tilang tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku sebelumnya. “Jika tertangkap petugas dan STNK belum disahkan, kamu akan ditilang, tapi kendaraan tidak akan disita,” ujarnya saat dihubungi, Selasa (15/3/2025).

Lebih lanjut, tilang tetap diberlakukan apabila pemilik kendaraan memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang mati karena tidak disahkan setiap tahun. Tilang juga berlaku jika STNK mati karena masa berlakunya tidak diperbarui setiap lima tahun. Oleh karena itu, pemilik kendaraan yang STNK-nya tidak diperbarui akan diarahkan untuk melakukan pengesahan di kantor Samsat.

Sanksi Administrasi bagi STNK yang Mati Lebih dari Dua Tahun Meski tidak ada penyitaan kendaraan, pemilik kendaraan yang tidak melakukan pengesahan ulang STNK selama lebih dari dua tahun setelah masa berlakunya habis akan dikenai sanksi administrasi tegas. Sesuai dengan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan yang STNK-nya mati lebih dari dua tahun dapat dihapus dari data registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.

BACA JUGA:Pengumuman SNBP 2025 Universitas Sriwijaya: Link Daftar Ulang dan Tahapan Selanjutnya

BACA JUGA:Kapolda Sumatera Selatan Mutasi 165 Personel, 9 Perwira di Polres Lubuk Linggau, MURA, dan MURATARA

Namun, Matrius menegaskan bahwa aturan ini bukanlah aturan baru yang mulai berlaku pada April 2025. “Sesuai aturan yang berlaku, polisi dapat menghapus data registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dengan STNK mati dua tahun. Namun, tidak ada pemberlakuan penyitaan kendaraan,” tambahnya.

Selain itu, bagi pemilik kendaraan yang melakukan pelanggaran Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), mereka tidak akan langsung ditilang. Pemilik kendaraan akan menerima surat konfirmasi ke alamat terdaftar untuk verifikasi data terlebih dahulu.

Ketentuan Sanksi Penghapusan Data Kendaraan Sanksi penghapusan data registrasi dan identifikasi kendaraan hanya akan berlaku dalam dua kondisi, yakni:

BACA JUGA:Safari Ramadhan Pemkab Musi Rawas Salurkan Bantuan di Kecamatan Sumber Harta

BACA JUGA:Mahasiswa Termuda Unair 2025: Yasmin Nayla, 14 Tahun, Lolos SNBP di Teknik Robotika

STNK tidak diregistrasi ulang sekurang-kurangnya dua tahun setelah masa berlaku habis.

Kendaraan bermotor mengalami kerusakan berat sehingga tidak dapat dioperasikan.

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 84 dan Pasal 85 Perpol Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (Regident Ranmor). Namun, penghapusan data registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor hanya akan dilakukan kepolisian atas permintaan pemilik kendaraan tersebut.

Selain itu, data kendaraan dapat dihapus dengan pertimbangan pejabat petugas registrasi kendaraan bermotor. Namun, jika STNK belum disahkan selama dua tahun, data kendaraan tidak akan dihapus kecuali atas permintaan pemilik.

Tahapan Peringatan Sebelum Penghapusan Data Kendaraan

BACA JUGA:Jadwal Libur Lebaran 2025 untuk Siswa SD, SMP, dan SMA: Kapan Mulai dan Berakhir?

BACA JUGA:Rapor Pendidikan 2025 Dirilis: Evaluasi Sistem Pendidikan dari 2022-2024

Sebelum menghapus data kendaraan yang STNK-nya mati lebih dari dua tahun, pihak kepolisian akan memberikan surat peringatan kepada pemilik kendaraan. Berikut adalah tahapan peringatan yang diberikan:

Peringatan pertama diberikan tiga bulan sebelum penghapusan data.

Peringatan kedua diberikan satu bulan setelah peringatan pertama jika pemilik kendaraan tidak memberikan tanggapan.

Peringatan ketiga diberikan satu bulan setelah peringatan kedua, jika pemilik kendaraan tidak memberikan jawaban atau tanggapan atas peringatan sebelumnya.

Jika pemilik kendaraan tetap tidak memberikan respons terhadap surat pemberitahuan dari kepolisian atau tidak membayar denda tilang dalam waktu yang ditentukan, data kendaraan akan diblokir sementara.

BACA JUGA:Rapor Pendidikan 2025 Dirilis: Evaluasi Sistem Pendidikan dari 2022-2024

BACA JUGA:Gugurnya Tiga Personel Polsek Way Kanan, Polda Sumsel Gelar Salat Gaib dan Kibarkan Bendera Setengah Tiang

Namun, apabila pemilik kendaraan memberikan tanggapan setelah peringatan ketiga diberikan, data registrasi kendaraan tidak akan dihapus. Sebaliknya, jika pemilik kendaraan tetap tidak memberikan tanggapan dalam waktu satu bulan setelah peringatan ketiga, data registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor akan dihapus.

Kabar mengenai aturan tilang baru yang disebut akan menyita kendaraan mulai April 2025 adalah hoaks. Pihak kepolisian telah menegaskan bahwa tidak ada perubahan aturan tilang yang berlaku. Kendaraan yang terkena tilang tidak akan disita oleh polisi, melainkan pemilik kendaraan hanya akan diarahkan untuk mengesahkan STNK yang mati ke kantor Samsat.

Sanksi administrasi berupa penghapusan data registrasi dan identifikasi kendaraan hanya berlaku bagi kendaraan yang STNK-nya mati lebih dari dua tahun. Sebelum penghapusan data, kepolisian akan memberikan tahapan peringatan kepada pemilik kendaraan agar memiliki kesempatan untuk mengurus perpanjangan STNK.

Diharapkan masyarakat tidak mudah percaya dengan informasi yang beredar di media sosial tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Untuk mendapatkan informasi yang valid dan akurat, masyarakat dapat mengecek langsung ke sumber resmi seperti kepolisian atau instansi terkait

BACA JUGA:Struktur Kepangkatan dalam Tentara Nasional Indonesia (TNI): Jenjang Karier dari Tamtama hingga Jenderal

BACA JUGA:UTBK SNBT 2025: Daftar Passing Grade PTN Favorit dan Informasi Lengkap Seputar Ujian Masuk Perguruan Tinggi