Ia menyebutkan bahwa dari hasil peninjauan udara menggunakan helikopter, perbedaan antara tambang yang telah direklamasi dan yang belum sangat mencolok.
“Kalau belum direklamasi, waduh… Maka itulah yang mendorong kami meminta seluruh izin pertambangan menjaminkan biaya reklamasi dulu. Supaya jangan sampai tambang, terus tinggalkan hutan begitu saja,” tegasnya.
BACA JUGA:Terdesak Ekonomi, Pria Lubuklinggau Nekat Edarkan Sabu Seperti Jual Permen
BACA JUGA:Masalah Bansos Picu Pembacokan Aparat Desa di Banua Budi
Pengusaha Tidak Boleh Mengatur Negara
Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga menegaskan bahwa negara harus memiliki peran dominan dalam mengatur sektor pertambangan, bukan justru diatur oleh kepentingan pengusaha.
“Pengusaha sudah tidak boleh lagi mengatur negara. Yang mengatur pengusaha adalah negara. Tapi negara juga tidak boleh sewenang-wenang,” katanya.
Menurut Bahlil, keseimbangan antara regulasi yang jelas, kepatuhan pelaku usaha, dan komitmen pemerintah sangat penting untuk mewujudkan tata kelola tambang yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
BACA JUGA:Kasus Tumbler Penumpang Hilang Tuntas Lewat Mediasi, KAI Beri Klarifikasi
BACA JUGA:Kamtib Lapas Narkotika Muara Beliti Intensifkan Pengecekan Sarpras Melalui Kontrol Rutin Keamanan