Menurut Huang, AI justru menjadi teknologi paling demokratis dalam sejarah komputasi. Dahulu, interaksi dengan komputer menuntut keahlian teknis tinggi seperti kemampuan coding dengan bahasa pemrograman kompleks. Hal ini membatasi akses teknologi hanya pada kelompok tertentu.
Kini, dengan hadirnya AI generatif, hambatan tersebut nyaris hilang. Siapa pun dapat berinteraksi dengan komputer hanya melalui bahasa sehari-hari. Transformasi ini diyakini akan meningkatkan produktivitas dan kreativitas manusia, dengan AI berperan sebagai asisten cerdas, bukan pengganti tenaga kerja.
BACA JUGA:500 Ribu iPhone 17 Tenggelam! Pengiriman Global Kacau di Laut Peru
BACA JUGA:Akrab Dengan Michael Bloomberg, Jokowi Jadi Sorotan di Gala Dinner Forum Ekonomi Singapura.
Tantangan Besar: Energi dan Infrastruktur
Meski menawarkan potensi besar, Huang mengakui bahwa membangun AI sebagai infrastruktur nasional bukan perkara mudah. Salah satu tantangan terbesarnya adalah kebutuhan energi.
Pusat data atau “pabrik AI” yang digunakan untuk melatih dan menjalankan model kecerdasan buatan memerlukan pasokan listrik dalam jumlah sangat besar. Dengan kata lain, kesiapan infrastruktur energi suatu negara akan sangat menentukan keberhasilan mereka dalam membangun kedaulatan AI.
Huang menyimpulkan bahwa era AI menandai revolusi industri baru. Negara yang siap secara teknologi dan energi akan melaju lebih cepat, sementara yang lambat beradaptasi berisiko tertinggal jauh dalam persaingan global.
BACA JUGA:Ketahuan Nyolong Sawit, Pria di Musi Rawas Dipaksa Pikul Tandan Keliling Desa
BACA JUGA:Dorong Motor Curian Sekitar 50 Meter, Maling di Lubuklinggau Tertangkap Warga