Rinciannya:
- Sabtu, 6 Maret – Libur akhir pekan
- Minggu, 7 Maret – Libur akhir pekan
- Senin, 8 Maret – Hari Suci Nyepi
- Selasa, 9 Maret – Cuti bersama Idul Fitri
- Rabu, 10 Maret – Libur Idul Fitri
- Kamis, 11 Maret – Libur Idul Fitri
- Jumat, 12 Maret – Cuti bersama Idul Fitri
- Sabtu, 13 Maret – Libur akhir pekan
- Minggu, 14 Maret – Libur akhir pekan
- Senin, 15 Maret – Cuti bersama Idul Fitri
Dengan demikian, masyarakat yang memiliki jadwal kerja normal Senin-Jumat berpotensi mendapatkan rangkaian waktu libur cukup panjang pada periode tersebut, meski pelaksanaan cuti bersama tetap mengikuti ketentuan yang berlaku bagi masing-masing pekerja.
Aturan Cuti Bersama Untuk ASN dan Pekerja Swasta
Pemerintah juga memberikan ketentuan berbeda mengenai pelaksanaan cuti bersama.
Untuk ASN, ketentuan cuti bersama akan ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Presiden. Pemerintah menyebut cuti bersama bagi PNS tidak mengurangi hak cuti tahunan. Bagi PNS yang karena jabatannya tidak mendapatkan cuti bersama, hak cuti tahunannya dapat ditambah sesuai jumlah cuti bersama yang tidak diberikan. Ketentuan serupa berlaku bagi PPPK.
Sementara bagi pekerja swasta, cuti bersama bersifat fakultatif. Artinya, pelaksanaannya disesuaikan dengan kebijakan perusahaan atau pemberi kerja masing-masing.
Karena itu, pekerja swasta perlu memperhatikan aturan internal perusahaan sebelum merencanakan cuti atau perjalanan pada tanggal yang masuk dalam daftar cuti bersama.
Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Penetapan libur nasional dan cuti bersama tidak berarti seluruh pelayanan kepada masyarakat berhenti.
Unit kerja yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat tetap diminta mengatur penugasan pegawai atau pekerja agar pelayanan berjalan sesuai ketentuan.
Sektor yang termasuk di dalamnya antara lain rumah sakit, puskesmas, layanan telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan, serta unit pelayanan publik lainnya.
Pemerintah menetapkan kalender libur nasional dan cuti bersama ini sebagai pedoman bagi instansi pemerintah, dunia usaha, serta masyarakat dalam menyusun agenda dan kegiatan selama 2027.
Dengan adanya kepastian tersebut, masyarakat dapat mulai menyusun rencana perjalanan, kegiatan keluarga, agenda pekerjaan, hingga kebutuhan pelayanan sejak jauh hari.
Sumber: Kemenko PMK dan Kementerian PANRB.