BACA JUGA:Bonus Atlet Disabilitas Belum Cair, Wali Kota Lubuklinggau Akui Terkendala Anggaran
Namun semuanya bersifat reaktif. Negara semestinya memperkuat pencegahan: menjaga gambut tetap basah, mengawasi izin dan konsesi, menyiapkan peringatan dini, serta menyampaikan informasi kualitas udara secara jujur dan cepat.
Penegakan hukum juga tidak boleh berhenti pada peladang kecil. Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009, sebagaimana diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023, mengatur tanggung jawab mutlak bagi pihak yang usahanya menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan.
Pemegang izin wajib bertanggung jawab atas kebakaran di areanya. Sanksi administratif, termasuk pencabutan izin, dan gugatan perdata harus ditempuh secara konsisten dan terbuka bagi publik.
Warga pun bukan sekadar korban. Gugatan warga negara (citizen lawsuit) atas kebakaran 2015 di Kalimantan Tengah dikabulkan hingga tingkat kasasi pada 2019 (Putusan MA No. 3555K/Pdt/2018), meski kemudian dibatalkan lewat peninjauan kembali pada 2022 (Hukumonline).
Jalur hukum itu terbuka bagi warga Sumatera Selatan, tetapi perlu disiapkan dengan data yang kuat.
Pertanyaannya bukan lagi kapan asap hilang, melainkan siapa yang bertanggung jawab agar ia tidak kembali.
Selama udara bersih dianggap kemurahan, asap akan terus datang setiap tahun. Jika ia diakui sebagai hak, negara wajib memenuhinya.
BACA JUGA:Polisi Gerebek Rumah Diduga Lokasi Pesta Sabu di Musi Rawas, Tiga Pria Diamankan