Bersama Aparat Penegak Hukum Wilayah Sumbagsel
PALEMBANG- Perkuat sinergi dengan para pemangku kepentingan bidang pengamanan dan penegak hukum, SKK Migas Perwakilan Sumbagsel melaksanakan sosialisasi kegiatan usaha hulu migas kepada pemangku kepentingan pengamanan dan penegak hukum di wilayah Sumatera Bagian Selatan.
Kegiatan ini dilaksanakan secara roadshow di 4 (empat) lokasi berbeda, diawali Kota Muara Enim pada tanggal 21 Juni 2022, LubukLinggau 23 Juni 2022, Sekayu 28 Juni 2022 dan terakhir Jambi 30 Juni 2022.
Mewakili Manajemen SKK Migas hadir langsung melakukan sosialisasi Penasihat Ahli Kepala SKK Migas Bidang Keamanan, Brigjen Pol. Drs. Bambang Priambadha S.H., M.Hum., dan Penasihat Ahli Kepala SKK Migas Bidang Teritorial, Mayjen TNI (Purn) Poernawan Widi Andaru, Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagsel, Anggono Mahendrawan serta Spesialis Madya Dukungan Bisnis SKK Migas, Haryanto Syafri.
Rangkaian kegiatan sosialisasi yang dihadiri peserta dari 14 Polres, 8 Kodim dan 13 Kejaksaan Negeri wilayah Sumbagsel ini, diharapkan menjadi wadah komunikasi dan diskusi untuk memberikan pemahaman lebih mendalam kepada para pemangku kepentingan terkait bagaimana gambaran industry hulu migas secara umum dan tantangannya serta potensi gangguan keamanan yang menjadi kendala operasional.
Dalam sambutannya, Penasihat Ahli Kepala SKK Migas Bidang Teritorial, Mayjen TNI (Purn) Poernawan Widi Andaru menyampaikan bahwa kegiatan hulu migas ini merupakan bagian dari obvitnas di mana semua aset yang dimiliki Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) akan tercatat sebagai Barang Milik Negara (BMN) yang harus dijaga dan mendapatkan pengamanan.
Baca Juga : SKK Migas Dukung Kelancaran Pengeboran Sumur Eksplorasi Markisa-001
“Semua aset yang dimiliki oleh KKKS adalah milik negara, maka sudah sepatutnya kita jaga dan amankan bersama,” ungkapnya.
“Dalam menjalankan operasional hulu Migas ini, dibutuhkan sinergitas antara SKK Migas – KKKS dengan semua stakeholder agar operasi hulu migas dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi kita bersama serta untuk kesejahteraan masyarakat termasuk didalamnya memberikan pengamanan atas objek vital nasional yang ada,” lanjut Poernawan.