Pemerintah & DPR Sepakat Tambah Bansos, Fokus Perkuat Daya Beli Rakyat.

SILAMPARITV.CO.ID - Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat menambah komposisi bantuan sosial (bansos) dalam rangka stimulus ekonomi senilai Rp. 16,23 triliun. Paket bansos yang sebelumnya hanya berisi 10 kilogram (kg) beras dan 1 liter Minyakita kini ditambah menjadi 10 kg beras dan 2 liter Minyakita per bulan.

BACA JUGA:Perlindungan Hewan Diperkuat, RUU Baru Siap Atur Larangan Perdagangan Daging Anjing.

BACA JUGA:PLN Sukses Amankan Pasokan Listrik pada Panen Raya Jagung Serentak Bersama Kapolri di Sumatera Selatan

 

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menjelaskan bahwa penambahan bansos ini merupakan usulan langsung dari pimpinan DPR.

"Kami barusan berlima (pimpinan Banggar) konsultasi dengan pimpinan DPR. Ini permintaan langsung dari pimpinan DPR agar Rp. 16,23 triliun itu, khususnya untuk yang 10 kg beras saja, tidak cukup 10 kg beras. Mohon per bulan ditambah minyak goreng 2 liter," ujar Said dalam rapat kerja bersama pemerintah, Kamis (18/9/2025).

BACA JUGA:Kontroversi! Hasbiallah Ilyas Nilai OTT KPK Kampungan, Sarankan Hubungi Pejabat Korup Sebelum Diciduk.

BACA JUGA:Ribuan Pelajar Keracunan MBG, Wakil Kepala BGN Tersedu Saat Mohon Maaf.

Optimalkan Stimulus untuk Rakyat

Dalam rapat tersebut, DPR menilai stimulus sebesar Rp 16,23 triliun masih bisa dioptimalkan agar manfaatnya lebih terasa bagi masyarakat miskin dan rentan. Sebelumnya, sempat muncul wacana untuk memberikan tambahan minyak goreng hingga 5 liter, namun wacana itu batal dilanjutkan karena dinilai berpotensi melenceng dari tujuan awal program.

 

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pun menyanggupi usulan DPR tersebut. Menurutnya, tambahan bantuan akan memperkuat daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.

BACA JUGA:Netanyahu Dipermalukan, Ratusan Diplomat Walk Out di Sidang Umum PBB.

BACA JUGA:Kapolda Metro Jaya Janjikan Hadiah untuk Ojol yang Rekam dan Lapor Aksi Kriminal

RAPBN 2026: Fokus pada Kesejahteraan Rakyat

 

Selain soal bansos, Banggar DPR bersama pemerintah juga menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dengan menekankan indikator kesejahteraan rakyat sebagai tolok ukur utama. Said menegaskan bahwa APBN bukan hanya instrumen fiskal, melainkan perangkat negara untuk meningkatkan taraf hidup rakyat.

BACA JUGA:Wapres Gibran Rakabuming, Jejak Pendidikan hingga Dua Kali SMA di Luar Negeri.

BACA JUGA:Jadwal Semifinal Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025: Polandia vs Italia, Bulgaria Dekati Sejarah 55 Tahun

Ada tiga indikator kesejahteraan yang dijadikan ukuran keberhasilan pembangunan:

1. Menurunkan angka kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial.

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), termasuk kesehatan dan pendidikan.

3. Menjaga kelestarian alam sebagai fondasi pembangunan jangka panjang.

 

“RAPBN 2026 hanya satu alat untuk memerangi kemiskinan. Karena itu, kebijakan pendidikan harus menumbuhkan kebebasan,” tegas Said.

BACA JUGA:Persaingan Ketat M Zidane dan Asep Lukman di Trial Game Dirt 2025 Seri 4 Solo Gelaran Trial Game

BACA JUGA:Starting Grid MotoGP Jepang 2025: Pecco Bagnaia Pecahkan Rekor, Marc Marquez Gagal Pole Tiga Seri Beruntun

Distribusi Bansos Dimulai Oktober 2025

Program Bantuan Pangan ini direncanakan akan dijalankan pemerintah pada periode Oktober–November 2025. Dengan adanya tambahan bantuan minyak goreng, diharapkan masyarakat penerima bansos dapat lebih terbantu, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

 

DPR menekankan bahwa tambahan ini penting untuk memperkuat daya beli masyarakat miskin dan rentan, sehingga manfaat bansos dapat lebih terasa secara nyata.

BACA JUGA:The Stolen Girl: Misteri Penculikan Bocah yang Berubah Jadi Thriller Psikologis Mencekam

BACA JUGA:Mantan Agen vs Organisasi Rahasia, Shadow Force Siap Guncang Bioskop

Sumber: