Isu Oversupply Guru Disorot, Pakar Sebut Masalah Utama Ada pada Ketimpangan Distribusi

SILAMPARITV.CO.ID - Rencana pemerintah untuk menutup sejumlah program studi (prodi) yang dinilai tidak lagi relevan kembali memicu perdebatan, terutama terkait prodi keguruan yang disebut mengalami kelebihan lulusan. Kebijakan ini tengah disiapkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) sebagai bagian dari upaya penyesuaian dunia pendidikan dengan kebutuhan masa depan.

Sekretaris Jenderal Kemendikti Saintek, Badri Munir Sukonco, menyatakan bahwa evaluasi terhadap prodi dilakukan agar lulusan perguruan tinggi dapat terserap secara maksimal di dunia kerja. Ia menyebut salah satu prodi yang dianggap mengalami “oversupply” adalah bidang kependidikan atau keguruan.

BACA JUGA:Obesitas Sejak Usia Muda Tingkatkan Risiko Kematian Dini, Ini Temuan Studi Terbaru

Berdasarkan data yang disampaikan, prodi ilmu sosial mendominasi sekitar 60 persen dari total program studi di pendidikan tinggi, dengan porsi terbesar berasal dari bidang keguruan. Setiap tahunnya, lulusan dari bidang ini mencapai sekitar 490 ribu orang, sementara kebutuhan tenaga guru diperkirakan hanya sekitar 20 ribu.

BACA JUGA:Wali Kota Palembang Temukan Kendaraan Nunggak Pajak Hingga 11 Tahun Saat Sidak Setda

Namun, pandangan tersebut mendapat tanggapan kritis dari kalangan akademisi. Pakar pendidikan dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, Achmad Hidayatullah, menilai bahwa anggapan kelebihan lulusan keguruan terlalu menyederhanakan persoalan.

“Penyederhanaan persoalan menjadi sekadar oversupply lulusan itu problematis. Seolah-olah akar masalahnya ada pada jumlah lulusan, padahal realitas di lapangan menunjukkan hal yang berbeda,” ujarnya.

BACA JUGA:Pelaku Pencabulan Anak di Muratara Diamankan, Korban Alami Trauma Psikis

BACA JUGA:23.000 Sumur Minyak Rakyat di Sumsel Jadi Harapan Baru Kedaulatan Energi

Menurutnya, persoalan utama justru terletak pada ketimpangan distribusi tenaga pengajar. Ia menegaskan bahwa fenomena kekurangan guru masih banyak terjadi, baik di wilayah perkotaan maupun daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Dalam beberapa kondisi, kekurangan tenaga pengajar bahkan harus ditutupi oleh aparat seperti TNI dan Polri sebagai solusi sementara.

BACA JUGA:Pencuri Rokok yang Bobol Warung di Lubuk Linggau Barat Akhirnya Diringkus

Ia menekankan bahwa kondisi tersebut menunjukkan adanya masalah maldistribution atau distribusi yang tidak merata, bukan kelebihan jumlah lulusan. Artinya, kebutuhan guru sebenarnya masih tinggi, namun penyerapannya belum optimal.

“Yang terjadi bukan kelebihan guru, melainkan distribusinya yang tidak merata. Namun, prodi pendidikan justru berisiko dijadikan kambing hitam,” tegasnya.

BACA JUGA:Apel Pagi di Lapas Narkotika Muara Beliti, Kalapas Tekankan Tanggung Jawab dan Etos Kerja

Sumber: