Israel Gunakan Uang Pajak Palestina untuk Bayar Utang Listrik Rp 8,8 Triliun, Isu Kontroversial dalam Hubungan

SILAMPARI.CO.ID - Israel telah mengumumkan rencananya untuk menggunakan pendapatan pajak yang dikumpulkannya atas nama Otoritas Palestina (PA) guna melunasi utang listrik PA kepada Israel Electric Corporation (IEC). Nilai utang tersebut mencapai hampir 2 miliar shekel, atau sekitar Rp8,8 triliun. Kebijakan ini diputuskan oleh Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, di tengah konflik yang memanas sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

BACA JUGA:Kejari Lubuklinggau Usut Dua Kasus Korupsi, Oknum Kades dan Mantan Kepsek Jadi Tersangka

BACA JUGA:Lapas Lubuklinggau Gelar Pengajian Akbar Memperingati Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1446 H

Smotrich menjelaskan bahwa dana yang sebelumnya dibekukan dan disimpan di Norwegia akan dialihkan untuk melunasi utang PA kepada IEC. Menurutnya, utang ini menyebabkan bunga tinggi yang merusak kredit IEC, sehingga secara tidak langsung membebani warga Israel. Langkah ini, lanjut Smotrich, adalah upaya untuk mengurangi dampak keuangan terhadap perusahaan listrik Israel dan masyarakatnya.

BACA JUGA:Lapas Lubuklinggau Tingkatkan dan Kembangkan Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) dan Ketahanan Pangan

BACA JUGA:Pindang Patin, Hidangan Khas Lubuklinggau yang Wajib Kamu Coba

Kementerian Keuangan Palestina mengonfirmasi bahwa sebagian dana yang disimpan di Norwegia sejak Januari lalu telah disetujui untuk dilepaskan, yakni sebesar 1,5 miliar shekel. Dana ini akan dialokasikan untuk dua tujuan utama: pembayaran bahan bakar mingguan kepada perusahaan Israel selama beberapa bulan ke depan dan pelunasan sebagian utang listrik oleh perusahaan distribusi Palestina kepada IEC.

BACA JUGA:Mochi Kekinian di Eatwe Lubuklinggau, Harga Terjangkau dan Rasa Menggoda

BACA JUGA:Harga Cabai Rawit Terus Melonjak, Masyarakat Mulai Tertekan

Namun, situasi ini semakin menekan kondisi keuangan PA. Sejak Oktober 2023, Israel telah menahan dana yang seharusnya dialokasikan untuk biaya administrasi di Gaza, dengan total lebih dari 3,6 miliar shekel ditahan hingga awal 2024. Dana tersebut dipotong dengan alasan setara dengan jumlah "pembayaran martir," yakni uang yang diberikan PA kepada keluarga militan dan warga sipil yang terbunuh atau dipenjara oleh otoritas Israel.

BACA JUGA:Acer Rilis Laptop Bunglon: Inovasi Desain Dengan Perubahan Warna dan Perfoma Tangguh

BACA JUGA:Mengenal Honda NS150GX 2025: Skuter Matic Inovatif dengan Teknologi Kamera dan Desain Elegan

Langkah Israel menambah tekanan besar pada PA, yang sudah menghadapi krisis finansial. PA hanya mampu membayar 50-60% gaji pegawai negeri selama beberapa bulan terakhir. Kementerian Keuangan Palestina menyebutkan bahwa mereka terus bekerja sama dengan mitra internasional untuk mempercepat pelepasan dana tersebut.

Selain itu, PA juga menghadapi tantangan besar dalam mengelola operasional harian di tengah tekanan ekonomi dan politik yang semakin meningkat. Pembatasan pendanaan yang dilakukan Israel memengaruhi stabilitas ekonomi Palestina, terutama dalam penyediaan layanan publik yang vital seperti listrik dan bahan bakar.

BACA JUGA:Pasar Metau Menjadi Pusat Perekonomian Masyarakat Muara Beliti

BACA JUGA:Pencairan Dana Program Indonesia Pintar (PIP) Hari Ini, 13 Januari 2025: Dana Rp1,8 Juta Telah Cair dan Aktiva

Langkah Israel ini menuai perhatian internasional, terutama dari negara-negara yang mendukung solusi damai bagi konflik Israel-Palestina. Norwegia, yang sebelumnya menjadi tempat penyimpanan dana beku, telah memberikan persetujuan untuk pelepasan sebagian dana tersebut. Namun, sejumlah pihak tetap mengkritik langkah Israel yang menggunakan dana pajak Palestina secara sepihak tanpa berkonsultasi dengan PA.

Sementara itu, komunitas internasional terus menyerukan dialog dan solusi damai untuk mengakhiri ketegangan di wilayah tersebut. Penanganan krisis ekonomi Palestina diharapkan menjadi bagian dari langkah-langkah diplomatik yang lebih luas untuk mencapai stabilitas di kawasan.

Pengalihan dana pajak Palestina oleh Israel untuk melunasi utang listrik mencerminkan kompleksitas hubungan ekonomi dan politik kedua pihak. Di satu sisi, langkah ini mungkin membantu mengurangi beban finansial Israel, tetapi di sisi lain, kebijakan ini semakin memperburuk kondisi ekonomi Palestina. Ketegangan ini menuntut perhatian lebih dari komunitas internasional untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar rakyat Palestina tetap terpenuhi dan konflik tidak semakin memperburuk krisis kemanusiaan yang ada.

BACA JUGA:Jangan Sampai Ketinggalan! Kode Redeem Mobile Legends 13 Januari 2025 Buka Peluang Dapat Skin Keren

BACA JUGA:Teknik Cara Memanen Buah Durian: Keahlian dan Ketelitian dalam Memetik Raja Buah