SILAMPARITV.CO.ID - Kesepakatan dagang antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump tengah menjadi sorotan publik dan para ekonom. Dalam pengumuman melalui platform sosial medianya, Social Truth, Trump menyebut bahwa Indonesia kini hanya akan dikenai tarif 19 persen oleh AS, turun dari 32 persen sebelumnya. Sebaliknya, produk-produk Amerika akan masuk ke Indonesia dengan tarif 0 persen.
Tak hanya itu, kesepakatan ini juga mencantumkan komitmen Indonesia untuk mengimpor energi senilai US$15 miliar, produk pertanian US$4,5 miliar, serta 50 unit pesawat Boeing. Meski Prabowo menyebut kesepakatan ini sebagai bentuk kerja sama saling menguntungkan, sejumlah analis menilai ada konsekuensi berat yang harus ditanggung Indonesia. BACA JUGA:Ironi Jaksa Azam: Uang Hasil Korupsi Disebut “Rezeki”, Digunakan untuk Umrah dan Gaya Hidup Mewah. BACA JUGA:5 Rekomendasi HP Samsung Terjangkau Mulai Rp 1 Jutaan, Ada yang Sudah 5G! Presiden Prabowo: “Kesepakatan Terbaik” Melalui akun Instagram resminya, @prabowo, Presiden menyampaikan optimisme: “Kami sepakat untuk membawa hubungan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat ke era baru yang saling menguntungkan bagi kedua negara kita yang besar.” Menurut Prabowo, kesepakatan tersebut adalah win-win solution, meski Indonesia tetap terkena tarif 19 persen dan diwajibkan membeli produk AS dalam jumlah besar. BACA JUGA:Borgol Macet, Polisi di Surabaya Minta Bantuan Damkar Lepaskan Tahanan. BACA JUGA:Kemerdekaan Semakin Nyata: Akselerasi Layanan Kelistrikan, PLN UP3 Lubuklinggau Perkuat Sinergi dengan Pemda Apa Kata Analis? Ronny P. Sasmita (Indonesia Strategic and Economic Action Institution) Ronny menilai, meski secara angka terlihat timpang, namun dalam konteks geopolitik dan perdagangan global, kesepakatan ini masih bisa dianggap adil. Menurutnya:<ul">
-
RI memang tidak memproduksi pesawat, gandum, atau BBM sehingga wajar jika harus mengimpor.
Tarif 0 persen untuk produk AS seperti pesawat Boeing justru menguntungkan maskapai Indonesia karena harga lebih murah.
Impor gandum dan energi dari AS juga bukan hal baru bagi Indonesia.
<ul">
-
Produk AS akan membanjiri pasar karena bebas tarif, menekan industri lokal dan petani dalam negeri.
Komitmen pembelian dinilai tidak wajar dan timpang, lebih menyerupai kewajiban sepihak.
Deindustrialisasi dini bisa terjadi akibat ketidakmampuan produk lokal bersaing.
<ul">
-
Impor LNG dari AS bisa 30–40% lebih mahal dibandingkan dari Timur Tengah atau tetangga regional.
Biaya ini akan membebani industri dalam negeri, karena gas industri sudah disubsidi dan digunakan luas.
Akses ke komoditas strategis Indonesia, seperti tembaga, bisa menjadi agenda tersembunyi AS.
<ul">
-
Siapa yang akan mengimpor?
Apakah berbasis kontrak jangka panjang atau spot market?
Apakah BUMN seperti Pertamina yang terlibat, dan bagaimana implikasinya ke APBN?
Aspek
Potensi Untung
Risiko / Kerugian
Tarif Impor
RI dapat tarif lebih rendah dari negara ASEAN lain
Produk AS bebas tarif bisa mengancam industri lokal
Impor Energi
Akses ke sumber energi AS
Biaya lebih tinggi, tekanan fiskal dan subsidi
Impor Pertanian
Kebutuhan konsumsi gandum & kedelai terpenuhi
Tekan pendapatan petani lokal
Pembelian Boeing
Modernisasi armada udara
Beban finansial BUMN penerbangan & APBN
Relasi Diplomatik
Perkuat hubungan bilateral dengan AS
Potensi ketergantungan ekonomi dan geopolitik
BACA JUGA:Kisah Sahdan Arya, Ketua RT Gen Z Termuda di Jakut: Dari Diragukan Jadi Inspirasi
BACA JUGA:Viral Detik-Detik Polisi Menangis Histeris Saat Dijemput Propam
Rekomendasi untuk Pemerintah:
Transparansi penuh atas isi dan teknis kesepakatan.
Evaluasi komitmen impor agar tidak membebani industri lokal.
Jaga keseimbangan antara keterbukaan pasar dan perlindungan ekonomi domestik.
Audit dan pengawasan ketat agar pembelian tidak dikapitalisasi kelompok tertentu.
BACA JUGA:5 Waktu Mustajab Membaca Ayat Seribu Dinar: Doa Dimudahkan Rezeki
BACA JUGA:7 Aplikasi Kamera HP Terbaik yang Bisa Hasilkan Foto Setara DSLR