Di Balik Isu Kuota Hangus: Menimbang Keadilan Digital dan Pemerataan Internet di Indonesia

Sabtu 25-04-2026,09:54 WIB
Reporter : Shinta Triana Dewi
Editor : Shinta Triana Dewi

Ketika terjadi lonjakan penggunaan, risiko network congestion tidak bisa dihindari. Dampaknya, kualitas layanan seperti kecepatan internet dapat menurun dan buffering menjadi lebih sering.

Dalam konteks ini, pengelolaan jaringan menjadi penting untuk menjaga kualitas layanan tetap merata. “Keadilan sosial bukan berarti memberikan akses tanpa batas pada satu pihak, tetapi memastikan sebanyak mungkin orang tetap mendapatkan layanan yang layak,” kata Mufti.

BACA JUGA:Prewedding Unik di LRT Palembang; Ini Syarat, Kontak, dan Info Penting yang Wajib Diketahui

BACA JUGA:Motor Ibu Digadaikan, Residivis di Lubuklinggau Kembali Ditangkap Polisi

Perspektif Operator: Internet sebagai Hak Akses

Dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, operator telekomunikasi menjelaskan bahwa paket data internet merupakan layanan berupa hak akses terhadap jaringan dengan batas volume dan waktu tertentu.

Dengan demikian, ketika masa aktif habis, yang berakhir adalah hak akses layanan, bukan “barang” yang dimiliki pengguna.

Di sisi lain, penyediaan layanan ini memerlukan biaya besar dan berkelanjutan, mulai dari listrik, pemeliharaan perangkat, sewa lahan, hingga peningkatan kapasitas jaringan. Biaya tersebut tetap berjalan meskipun layanan belum digunakan pelanggan.

BACA JUGA:Polisi Bekuk Pelaku Curanmor Modus HP Jatuh di Lubuklinggau

BACA JUGA:Langkah Nyata Lawan Kejahatan, Lapas Muara Beliti Hadiri Pemusnahan Barang Bukti

Menuju Keadilan Digital yang Lebih Luas

Perdebatan di Mahkamah Konstitusi bukan sekadar soal istilah “kuota hangus”, melainkan bagaimana negara dan pemangku kepentingan menyeimbangkan antara perlindungan konsumen dan keberlanjutan pembangunan infrastruktur.

BACA JUGA:Pengusaha Travel Haji Kembalikan Rp8,4 Miliar ke KPK, Terkait Dugaan Kuota Haji

Mufti menegaskan pentingnya menjaga diskusi tetap produktif. Transparansi layanan, inovasi berkelanjutan, serta kebijakan yang berpihak pada pemerataan akses menjadi kunci utama.

“Diskusi ini seharusnya tidak berhenti pada emosi. Yang lebih penting adalah memastikan akses internet semakin merata, dengan kualitas yang tidak meninggalkan siapa pun,” pungkasnya.

Kategori :