Berantas Anak Stunting, PJ Wako Lubuklinggau Berikan Bantuan Makanan Tambahan

SILAMPARITV.CO.ID - Berantas anak stunting perlu dilakukan, karena dapat mengganggu pertumbuhan otak dan anak tidak bisa produktif.

Hal ini PJ Wako Lubuklinggau H Trisko Defriansya memberikan bantuan makanan tambahan untuk anak stunting.

Kegiatan ini dilakukan bersama Kepala Sekolah selaku orang tua asuh anak stunting, di halaman SMP Negeri 2 Lubuklinggau, Jum'at 7 Juni 2024.

Kegiatan yang dilakukan diantaranya senam sehat bersama, kemudian dilanjutkan dengan pemberian makanan tambahan untuk anak stunting.

BACA JUGA:Jasad Balita Yang Hanyut Pasca Banjir di Lubuk Linggau Sudah Ditemukan

H Trisko Defriyansa dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan program Pemerintah Kota Lubuklinggau dan diperintahkan kepada kepala sekolah untuk melakukan perawatan terhadap anak stunting yang dimaksud.

“Terima kasih kepada seluruh kepala sekolah yang telah memperhatikan anak-anak stunting,” ujarnya.

Di Kota Lubuklinggau, jumlah anak stunting saat ini sebanyak 205 orang dan pemberian makanan tambahan kepada 50 orang. “50 orang yang hadir saat ini harus diawasi secara berkala untuk menurunkan angka stunting,” ujarnya.

Sementara itu, Hj Henita Andriani, Ketua TP PKK Kota Lubuklinggau, mengatakan stunting merupakan suatu kondisi dimana seorang anak mengalami pertumbuhan tidak hanya pada berat badannya saja, namun juga pada indikator lain yaitu tinggi badan. untuk 1000 hari pertama.

BACA JUGA:Hilang di Arus Kisah Pencarian Balita Satria di Sungai Mesat

Mengapa stunting harus diberantas pada anak karena menghambat pertumbuhan otak dan anak tidak bisa produktif dalam masa pertumbuhannya serta tidak bisa menjadi pengikut bangsa yang cerdas.

“Gizi anak harus baik. Anak tidak boleh diberikan makanan berupa chutney karena dianggap dapat menghambat tumbuh kembang anak,” ujarnya.

Sebaiknya anak diberikan makanan ikan, banyak protein dan menjaga kebersihan agar tumbuh kembang anak meningkat.

Pj Sekretaris Daerah H. Tamri juga ikut hadir, tenaga ahli, asisten, pengelola OPD, manajer kabupaten dan Kepala sekolah.

Sumber: