Makan Siang Gratis: Investasi Kesehatan atau Pembangunan IKN? Sorotan Program Prioritas Prabowo-Gibran

SILAMPARITV.CO.ID - Pemilihan Presiden 2024 telah memberikan arah baru bagi pembangunan Indonesia dengan program-program prioritas yang diusung oleh calon presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. 

Dua di antara program yang mendapat sorotan tajam adalah Makan Siang Gratis dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. 

Diskusi yang dipicu oleh pernyataan ekonom senior, mantan Gubernur Bank Indonesia, Soedrajad Djiwandono, mengenai urgensi kedua program tersebut, menjadi sorotan dalam acara "Rosi" yang disiarkan oleh Kompas TV.

Makan Siang Gratis diusung dengan klaim akan mampu mengatasi masalah stunting yang menjadi keprihatinan dalam kesehatan masyarakat Indonesia. 

BACA JUGA:BMKG Beri Peringatan: Wilayah Ini Berpotensi Alami Cuaca Ekstrem, Siapkan Langkah Antisipasi!

Soedrajad menegaskan bahwa program ini tidak bisa ditunda lagi, mengingat Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan implementasinya. 

Bahkan, dalam perspektifnya, Makan Siang Gratis bukan sekadar program bantuan, melainkan investasi bagi masa depan Indonesia, terutama untuk memperbaiki kesehatan ibu hamil dan generasi penerus bangsa. 

"Makan Siang Gratis lebih penting karena akan membangun generasi Indonesia yang akan datang kok. Kalau diberi pilihan, saya nggak ragu untuk memilih makan siang gratis," tegas Soedrajad.

Di sisi lain, pembangunan IKN menjadi program lanjutan dari pemerintahan sebelumnya. Namun, Soedrajad menilai bahwa proyek ini tidak memiliki urgensi yang sama dengan Makan Siang Gratis. 

BACA JUGA:Prediksi BMKG Terkait Cuaca di Awal April: Status Waspada dan Hujan Lebat di Beberapa Provinsi

Ia menyoroti bahwa Indonesia masih belum mampu secara finansial untuk menangani pembangunan IKN, terlebih dengan target waktu yang terlalu ambisius. 

Meskipun Jakarta menghadapi masalah yang serius, tetapi menurutnya, target dua tahun untuk menyelesaikan pembangunan IKN terlalu tidak realistis.

Terkait pendanaan Makan Siang Gratis, Soedrajad mengungkapkan bahwa program ini tidak bisa dijalankan secara langsung dengan anggaran penuh. 

Salah satu opsi yang diajukan adalah peningkatan pajak yang dihubungkan dengan program tersebut. Namun, ia juga menyampaikan alternatif lain, yaitu burden sharing dari Bank Indonesia (BI). 

Sumber: