Kesepakatan Tarif 19 Persen Prabowo–Trump: Untung Strategis atau Beban Sepihak?

Kesepakatan Tarif 19 Persen Prabowo–Trump: Untung Strategis atau Beban Sepihak?

Kesepakatan Tarif 19 Persen Prabowo–Trump: Untung Strategis atau Beban Sepihak?--ist

SILAMPARITV.CO.ID - Kesepakatan dagang antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump tengah menjadi sorotan publik dan para ekonom. Dalam pengumuman melalui platform sosial medianya, Social Truth, Trump menyebut bahwa Indonesia kini hanya akan dikenai tarif 19 persen oleh AS, turun dari 32 persen sebelumnya. Sebaliknya, produk-produk Amerika akan masuk ke Indonesia dengan tarif 0 persen.

Tak hanya itu, kesepakatan ini juga mencantumkan komitmen Indonesia untuk mengimpor energi senilai US$15 miliar, produk pertanian US$4,5 miliar, serta 50 unit pesawat Boeing. Meski Prabowo menyebut kesepakatan ini sebagai bentuk kerja sama saling menguntungkan, sejumlah analis menilai ada konsekuensi berat yang harus ditanggung Indonesia.

BACA JUGA:Ironi Jaksa Azam: Uang Hasil Korupsi Disebut “Rezeki”, Digunakan untuk Umrah dan Gaya Hidup Mewah.

BACA JUGA:5 Rekomendasi HP Samsung Terjangkau Mulai Rp 1 Jutaan, Ada yang Sudah 5G!

Presiden Prabowo: “Kesepakatan Terbaik”

Melalui akun Instagram resminya, @prabowo, Presiden menyampaikan optimisme:

“Kami sepakat untuk membawa hubungan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat ke era baru yang saling menguntungkan bagi kedua negara kita yang besar.”

Menurut Prabowo, kesepakatan tersebut adalah win-win solution, meski Indonesia tetap terkena tarif 19 persen dan diwajibkan membeli produk AS dalam jumlah besar.

BACA JUGA:Borgol Macet, Polisi di Surabaya Minta Bantuan Damkar Lepaskan Tahanan.

BACA JUGA:Kemerdekaan Semakin Nyata: Akselerasi Layanan Kelistrikan, PLN UP3 Lubuklinggau Perkuat Sinergi dengan Pemda

Apa Kata Analis?

Ronny P. Sasmita (Indonesia Strategic and Economic Action Institution)

Ronny menilai, meski secara angka terlihat timpang, namun dalam konteks geopolitik dan perdagangan global, kesepakatan ini masih bisa dianggap adil. Menurutnya:

<ul">

  • RI memang tidak memproduksi pesawat, gandum, atau BBM sehingga wajar jika harus mengimpor.
  • Tarif 0 persen untuk produk AS seperti pesawat Boeing justru menguntungkan maskapai Indonesia karena harga lebih murah.
  • Impor gandum dan energi dari AS juga bukan hal baru bagi Indonesia.

“Kalau kita impor tetap dari Amerika dengan tarif nol, harganya lebih murah. Itu menguntungkan perusahaan dan konsumen Indonesia.”

BACA JUGA:Duduk Perkara WNI Dikeroyok 9 Pekerja Bangladesh di Malaysia: Berawal dari Masalah Kebisingan

BACA JUGA:Mulai November 2025, Guru ASN Akan Ditugaskan ke Sekolah Swasta: Begini Aturan dan Mekanismenya.

Syafruddin Karimi (Ekonom Universitas Andalas)

Syafruddin justru mengkritik keras isi kesepakatan ini. Menurutnya, Indonesia menjadi pasar pasif, bukan mitra dagang setara.

<ul">

  • Produk AS akan membanjiri pasar karena bebas tarif, menekan industri lokal dan petani dalam negeri.
  • Komitmen pembelian dinilai tidak wajar dan timpang, lebih menyerupai kewajiban sepihak.
  • Deindustrialisasi dini bisa terjadi akibat ketidakmampuan produk lokal bersaing.

“Ini bukan kerja sama, tapi pembelian sepihak yang melemahkan fondasi kemandirian ekonomi nasional.”

BACA JUGA:Aprilia SR 175 Meluncur Resmi: Desain Kompak ala BeAT, Performa Setara Vario.

BACA JUGA:Makna Garis Merah di Atas Kepala dalam Drakor S Line: Simbol Viral yang Bikin TikTok Geger

Fabby Tumiwa (IESR)

Fabby menggarisbawahi risiko biaya logistik dan ketergantungan strategis.

<ul">

  • Impor LNG dari AS bisa 30–40% lebih mahal dibandingkan dari Timur Tengah atau tetangga regional.
  • Biaya ini akan membebani industri dalam negeri, karena gas industri sudah disubsidi dan digunakan luas.
  • Akses ke komoditas strategis Indonesia, seperti tembaga, bisa menjadi agenda tersembunyi AS.

“Kita memang dapat tarif rendah, tapi apa yang kita korbankan?”

Fabby juga menyoroti kurangnya transparansi pemerintah, terutama terkait:

<ul">

  • Siapa yang akan mengimpor?
  • Apakah berbasis kontrak jangka panjang atau spot market?
  • Apakah BUMN seperti Pertamina yang terlibat, dan bagaimana implikasinya ke APBN?

BACA JUGA:Penjaga Malam di Lubuklinggau Tewas Ditusuk Warga, Diduga Karena Selisih Paham.

BACA JUGA:Danantara Apresiasi Peluncuran Transformasi Culture BRILiaN Way, BRI Jadi Bank Paling Menguntungkan di Asia

Kesimpulan: Untung atau Tekanan?

Aspek

Potensi Untung

Risiko / Kerugian

Tarif Impor

RI dapat tarif lebih rendah dari negara ASEAN lain

Produk AS bebas tarif bisa mengancam industri lokal

Impor Energi

Akses ke sumber energi AS

Biaya lebih tinggi, tekanan fiskal dan subsidi

Impor Pertanian

Kebutuhan konsumsi gandum & kedelai terpenuhi

Tekan pendapatan petani lokal

Pembelian Boeing

Modernisasi armada udara

Beban finansial BUMN penerbangan & APBN

Relasi Diplomatik

Perkuat hubungan bilateral dengan AS

Potensi ketergantungan ekonomi dan geopolitik

BACA JUGA:Kisah Sahdan Arya, Ketua RT Gen Z Termuda di Jakut: Dari Diragukan Jadi Inspirasi

BACA JUGA:Viral Detik-Detik Polisi Menangis Histeris Saat Dijemput Propam

Rekomendasi untuk Pemerintah:

Transparansi penuh atas isi dan teknis kesepakatan.

Evaluasi komitmen impor agar tidak membebani industri lokal.

Jaga keseimbangan antara keterbukaan pasar dan perlindungan ekonomi domestik.

Audit dan pengawasan ketat agar pembelian tidak dikapitalisasi kelompok tertentu.

BACA JUGA:5 Waktu Mustajab Membaca Ayat Seribu Dinar: Doa Dimudahkan Rezeki

BACA JUGA:7 Aplikasi Kamera HP Terbaik yang Bisa Hasilkan Foto Setara DSLR

Sumber:

Berita Terkait