SILAMPARITV.CO.ID - Ratusan tenaga honorer yang tergabung dalam Forum Honorer R3 Kota Lubuklinggau menggelar aksi damai di depan kantor DPRD Kota Lubuklinggau pada Senin (20/1/2025). Aksi damai ini dihadiri oleh honorer dari berbagai dinas teknis, seperti Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Perhubungan (Dishub), Pemadam Kebakaran (Damkar), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Lingkungan Hidup, serta perwakilan dari kantor camat di wilayah masing-masing. Aksi ini bertujuan untuk menyampaikan aspirasi terkait nasib dan kesejahteraan mereka sebagai tenaga honorer.
Juru bicara aksi, Dono, yang juga merupakan perwakilan dari Damkar, mengatakan bahwa mereka datang untuk melakukan audiensi dengan Ketua Komisi I Abdul Nasir, Ketua Komisi II Emi, Ketua Komisi III Renaldi, serta anggota DPRD Lubuklinggau lainnya. Audiensi ini dilakukan secara tertutup dengan tujuan untuk menyampaikan secara langsung tuntutan-tuntutan honorer yang sudah lama bekerja di berbagai instansi pemerintah kota Lubuklinggau.
Tuntutan Utama Honorer Kota Lubuklinggau
Dalam audiensi yang berlangsung, beberapa tuntutan utama disampaikan oleh perwakilan honorer, di antaranya:
BACA JUGA:Pererat Silaturahmi, PKS Lubuklinggau Gelar Fun Day di Danau Aur Musi Rawas Berjalan Sukses
BACA JUGA:Perselisihan Shella Saukia dan Doktif, Dipicu Oleh Review Skincare yang Negatif
1. Penolakan Bekerja Paruh Waktu
Para honorer menuntut agar mereka tidak hanya diberikan pekerjaan paruh waktu, melainkan pekerjaan penuh waktu seperti pegawai negeri sipil (PNS) lainnya. Mereka merasa sudah cukup lama mengabdi namun belum mendapatkan status yang jelas dan penuh.
2. Kesejahteraan bagi Honorer yang Telah Lama Bekerja
Banyak dari honorer yang telah mengabdi selama bertahun-tahun, bahkan ada yang sudah bekerja selama 10 hingga 15 tahun. Mereka menuntut peningkatan kesejahteraan dan jaminan masa depan yang lebih baik, sesuai dengan dedikasi mereka selama ini.
3. Peningkatan Jumlah Formasi PPPK
BACA JUGA:Tips Mengatur Jadwal Kuliah dan Kerja Sampingan, Anti Bentrok!
Para honorer juga meminta agar jumlah formasi untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diperbanyak. Mengingat jumlah honorer yang ada di Lubuklinggau mencapai 1.500 orang, sedangkan formasi yang dibuka hanya sekitar 264 formasi, mereka merasa angka ini tidak mencukupi dan tidak memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh honorer.