Aksi ini semakin memanas mengingat banyak honorer yang merasa belum mendapatkan perhatian yang cukup dari pemerintah, meskipun mereka telah bekerja lama di berbagai instansi pemerintah.
Rosmala, anggota DPRD Kota Lubuklinggau, menyampaikan bahwa pihaknya akan segera memanggil Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk membahas permasalahan ini lebih lanjut. Pihak DPRD juga meminta agar honorer mengirimkan surat resmi agar proses pembicaraan ini dapat dilakukan dengan lebih tertib dan terorganisir.
BACA JUGA:Dokter Detektif Laporkan Shella Saukia ke Polda Metro Jaya atas Dugaan Pengeroyokan
BACA JUGA:Susilawati
“Kami mendorong rekan-rekan teknis honorer untuk mengirimkan surat resmi saja. Demo seperti ini memang sah-sah saja, namun kita lebih mengutamakan penyelesaian yang lebih baik melalui dialog,” ujar Rosmala. Ia juga menegaskan bahwa jika tuntutan honorer sesuai dengan tugas dan fungsi DPRD, mereka berjanji akan membantu dan mengupayakan agar anggaran untuk honorer dapat disediakan.
Para honorer mengharapkan adanya perhatian serius dari pemerintah kota Lubuklinggau dan DPRD agar nasib mereka yang sudah lama mengabdi bisa lebih diperhatikan. Mereka meminta agar pembukaan formasi PPPK dilakukan secara adil, dan prioritas diberikan kepada mereka yang telah lama bekerja.
Aksi damai ini menunjukkan betapa pentingnya perhatian pemerintah terhadap tenaga honorer yang sudah banyak memberikan kontribusi bagi pelayanan publik di kota Lubuklinggau. Para honorer berharap, audiensi ini dapat menghasilkan solusi yang adil dan membawa perubahan positif bagi kesejahteraan mereka di masa depan.
BACA JUGA:Aksi jambret di Depan Cafe Hambalayo Lubuklinggau Viral, Polisi Bergerak Cepat
BACA JUGA:Senam Sehat di TOS: Awali Hari Minggu dengan Energi dan Kebersamaan