“Memangnya dengan pasang bendera One Piece ada perang saudara? Ini hanya ekspresi simbolik. Justru narasi ‘memecah belah’ adalah bentuk ketakutan pemerintah terhadap suara rakyat.
BACA JUGA: 25 soal latihan beserta jawabannya untuk Modul 1 Topik 1 – PPG Daljab Tahap 2 Tahun 2025
BACA JUGA:Kemensos Stop Bansos Seumur Hidup, Batas Maksimal Penerima Hanya 5 Tahun.
Tanggapan Pemerintah
Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Budi Gunawan menegaskan bahwa pengibaran bendera selain Merah Putih menjelang Hari Kemerdekaan mengandung unsur pelanggaran hukum. Ia merujuk pada Pasal 24 ayat 1 UU Nomor 24 Tahun 2009 yang melarang pengibaran bendera negara di bawah atau sejajar dengan lambang lain.
“Ini adalah upaya kami melindungi martabat dan simbol negara,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Jumat, 1 Agustus 2025.
BACA JUGA:Semarak Kemerdekaan! YBM PLN UP3 Bengkulu Tanamkan Nilai Nasionalisme Lewat Pesantren Muharam
BACA JUGA:Eks Kades Lubuk Mas Divonis 5 Tahun Penjara, Korupsi Dana BLT hingga Gaji Marbot Masjid.
Senada, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut ada indikasi pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan simbol bendera One Piece untuk memecah belah persatuan. Ia menyerukan masyarakat agar bersatu melawan bentuk provokasi tersebut.
“Harus melawan hal-hal seperti itu. Mari bersatu, lawan,” serunya.
BACA JUGA:Rumah Mewah di OKI Diduga Jadi Tempat Cuci Uang Narkoba Napi Nusakambangan, Disegel BNN Pusat.
Perspektif BACA JUGA:Apes! Maling di Jambi Tertidur Pulas Saat Bobol Rumah, Diciduk Polisi di Tempat.
Hukum dan Kebebasan Sipil
Meski pemerintah bersikukuh bahwa tindakan ini dapat menimbulkan pelanggaran hukum, sebagian ahli hukum dan aktivis HAM menyarankan pemerintah untuk menanggapi fenomena ini dengan pendekatan dialog dan edukasi, bukan represi.
BACA JUGA:HUT ke-80 RI: Warga Diimbau Kibarkan Bendera Merah Putih Mulai 1 Agustus 2025
BACA JUGA:Puluhan Juta Rekening Nganggur Diblokir PPATK Kini Dibuka Lagi, Deposit Judi Online Turun Drastis.