BACA JUGA:Tak Harus WNI, Prabowo Ubah Aturan Agar WNA Bisa Pimpin BUMN.
Pemda Diberi Wewenang Perizinan dan Sertifikasi Bangunan Pesantren
Selain pelatihan, pemerintah juga tengah mempersiapkan desentralisasi proses perizinan dan sertifikasi bangunan pesantren. Ke depan, pemerintah daerah (pemda) akan memiliki kewenangan lebih besar dalam mengurus izin pembangunan dan kelayakan bangunan pesantren di wilayahnya masing-masing.
“Kementerian PU akan tetap menjadi pengarah dan pengawas kebijakan. Kami akan memastikan setiap bangunan pesantren melewati proses perizinan yang benar, dan setiap ruang belajar memenuhi standar kelayakan minimum bagi para santri,” ujar Dody.
Langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses legalisasi dan memastikan setiap pembangunan pondok pesantren memenuhi aspek keselamatan, kenyamanan, serta ketahanan terhadap risiko bencana.
BACA JUGA:8 Rempah Dapur yang Bisa Membantu Usus Lebih Sehat dan Pencernaan Lancar
BACA JUGA:3 Resep Orek Tempe — dari Basah hingga Kering untuk Stok Lauk
Sinergi Tiga Kementerian untuk Pendidikan Pesantren
Rencana besar ini akan diperkuat melalui penandatanganan Kesepakatan Bersama (SKB) antara tiga kementerian, yakni Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Agama (Kemenag), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Dokumen tersebut akan ditandatangani oleh Menteri PU Dody Hanggodo, Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
SKB ini menjadi dasar hukum dan sinergi antarinstansi dalam penyelenggaraan infrastruktur pendidikan pesantren yang aman, berkualitas, dan sesuai regulasi.
BACA JUGA:Dari Vietnam ke Filipina: Menelusuri 5 Versi Tumis Kangkung di Asia Tenggara yang Tak Boleh Terlewat
BACA JUGA:Paprika Merah vs Paprika Hijau – Ahli Gizi Ungkap Beda Nutrisinya untuk Diet
Menuju Pesantren yang Aman, Mandiri, dan Bermartabat
Program pelatihan santri menjadi tenaga konstruksi ini diharapkan menjadi momentum penting dalam menciptakan pesantren yang mandiri secara pembangunan, namun tetap menjunjung tinggi keselamatan dan kualitas bangunan.
Dengan sinergi antara pemerintah dan komunitas pesantren, diharapkan tidak ada lagi tragedi ambruknya bangunan ponpes akibat kelalaian teknis.