BACA JUGA:Kapolres Ciamis Nikahkan Pasangan Pembuang Bayi, Harap Jadi Titik Balik Hidup Baru.
500 Aktivis dan Akademisi Menolak Gelar untuk Soeharto
Di sisi lain, gelombang penolakan terhadap rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto juga menguat. Sebanyak 500 aktivis dan akademisi menyatakan penolakannya melalui deklarasi di Kantor LBH Jakarta pada Selasa (4/11/2025).
Usman Hamid, Direktur Amnesty International Indonesia, membeberkan setidaknya empat alasan mengapa pemberian gelar tersebut ditolak:
Pelanggaran HAM selama 32 tahun pemerintahan Orde Baru.
Praktik KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) yang merajalela.
Pemberangusan kebebasan berpendapat, pers, dan akademik.
Ketimpangan sosial-ekonomi yang mencolok pada masa itu.
Usman menegaskan bahwa rekam jejak tersebut harus menjadi pertimbangan utama sebelum memberikan gelar pahlawan nasional.
BACA JUGA:Polisi Tangkap 2 Karyawan Ekspedisi di Bantul, Curi iPhone 17 Pro Dari Gudang Pengiriman.
BACA JUGA:Kasus Rokok Ilegal, Empat Sopir di Pasuruan Divonis 3 Tahun Penjara dan Denda Miliaran.
Polemik Masih Berlanjut
Perdebatan mengenai layak atau tidaknya Soeharto menerima gelar pahlawan nasional hingga kini masih memicu pro dan kontra. Sebagian menilai jasa besar Soeharto cukup untuk gelar tersebut, sementara kelompok lain menilai catatan pelanggaran HAM dan KKN tak bisa diabaikan.
Usulan Bahlil agar semua presiden mendapat gelar pahlawan nasional pun menjadi pembahasan baru di publik. Wacana ini kemungkinan akan terus berkembang seiring respon masyarakat dan pertimbangan pemerintah selanjutnya.
BACA JUGA:Amarah Jusuf Kalla Meledak, Lahan 16 Hektar Miliknya di Makassar Diduga Diserobot Mafia Tanah.