Untuk mengatasi potensi kekurangan bahan baku, BGN menjalin kerja sama lintas kementerian dan lembaga. Dengan TNI, BGN bekerja sama dalam penyediaan protein hewani dan sayuran. Sementara itu, Kementerian Koperasi dan UKM membantu pembiayaan koperasi yang menanam buah, sayur, serta melakukan usaha peternakan.
“Koperasi akan dibiayai untuk menanam buah, menanam sayur, maupun beternak. Tahap awal mungkin Rp. 300 miliar mereka siapkan,” jelas Nanik.
Selain itu, BGN juga bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendorong kepala daerah memaksimalkan penggunaan lahan kosong melalui gerakan RT-RW produktif. Lahan kosong dianjurkan dimanfaatkan untuk peternakan kecil atau budidaya sayuran.
“Di RT-RW ini sekarang lahannya enggak boleh kosong lagi, entah itu untuk ternak atau nanam sayuran,” kata Nanik.
Namun ia menekankan bahwa kelompok masyarakat tidak bisa masuk ke sistem SPPG secara individu. Oleh karena itu, bagi daerah yang belum memiliki koperasi, warga didorong untuk membentuk usaha dagang (UD).
“Kalau belum ada koperasi, kita minta membuat UD. Misalnya 10 petani dijadikan satu, supaya bisa masuk ke SPPG,” ujarnya.
BACA JUGA:Cara Ajukan Pinjaman Uang Lewat Dana Siaga BPJS Ketenagakerjaan, Simak Panduan Lengkapnya.
BACA JUGA:Isu Dana Rp. 300 Miliar Dipinjam KPK Dibantah, Begini Penjelasan Resminya.
Diversifikasi Menu untuk Stabilkan Harga
Upaya diversifikasi bahan baku dan penggantian menu MBG diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap komoditas yang harganya cenderung naik pada periode tertentu. Dengan penggantian telur ayam menjadi telur puyuh serta alternatif protein lainnya, pemerintah berharap stabilitas harga pangan dan inflasi dapat terjaga, tanpa mengurangi kualitas gizi anak-anak penerima manfaat MBG.
BACA JUGA:Jokowi Hadiri Bloomberg New Economy di Singapura, Siap Beri Pidato Penutupan Forum Hari Ini.
BACA JUGA:Akrab Dengan Michael Bloomberg, Jokowi Jadi Sorotan di Gala Dinner Forum Ekonomi Singapura.