SILAMPARITV.CO.ID - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan tidak akan ragu untuk mencopot atau memecat pejabat negara yang dinilai tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Penegasan tersebut disampaikan Prabowo sebagai komitmen pemerintahannya dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, tegas, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
BACA JUGA:THR 2026 Kapan Cair? Simak Jadwal, Perkiraan Tanggal dan Besaran yang Diterima Pekerja
Dalam pernyataannya pada Selasa (16/12), Prabowo menekankan bahwa penegakan hukum dan pemberantasan penyelewengan menjadi prioritas utama di era kepemimpinannya. Ia memastikan tidak akan ada toleransi bagi pejabat yang menyalahgunakan jabatan atau gagal bekerja secara optimal.
“Kami tidak akan ragu-ragu mencopot, memecat pejabat yang tidak mampu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat partai mana asal-usulnya, suku mana, agama mana, ras mana,” tegas Prabowo.
BACA JUGA:Lapas Narkotika Muara Beliti Bersama Vendor Ikuti Evaluasi Pengadaan BAMA via E-Purchasing TA 2026
Ketua Umum Partai Gerindra tersebut juga mengimbau para pejabat yang merasa tidak sanggup menjalankan amanah rakyat agar dengan kesadaran sendiri meninggalkan jabatannya. Menurutnya, jabatan publik merupakan bentuk pengabdian yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
“Siapa yang tidak bisa setia menjalankan tugas rakyat, kami persilakan untuk berhenti dari jabatan-jabatan pengabdian kepada negara dan rakyat,” ujar Prabowo.
BACA JUGA:Polri Terbaik Nasional Dalam Keterbukaan Informasi Publik 2025
BACA JUGA:Direksi dan Relawan PLN Turun Langsung Pastikan Percepatan Pemulihan Fasilitas Umum di Aceh
Lebih lanjut, Prabowo menyoroti berbagai bentuk penyelewengan yang selama ini dinilai telah memperberat kehidupan masyarakat. Ia menegaskan bahwa praktik-praktik tersebut harus dihentikan karena merugikan negara dan rakyat secara langsung.
Oleh karena itu, Prabowo bersama jajaran menteri Kabinet Merah Putih berkomitmen untuk terus bekerja mengamankan aset dan kekayaan sumber daya alam Indonesia. Langkah ini dilakukan agar kekayaan negara dapat dikelola secara maksimal dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.
BACA JUGA:Danantara Bersama BUMN Salurkan Bantuan Kemanusiaan untuk Pemulihan Pascabencana di Aceh
BACA JUGA:Kim Jong-un Larang Pohon Natal, Warga Dipaksa Rayakan Ultah Nenek