Namun, kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Bengkulu dinilai masih belum ideal. Belanja pegawai saat ini telah mencapai sekitar 40 persen dari APBD, jauh di atas batas yang diharapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Kondisi tersebut menjadi kendala utama, baik dalam perekrutan tenaga kerja baru maupun dalam rencana peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.
“Pengusulan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu tentu akan kami lakukan jika ada petunjuk dari pemerintah pusat. Tetapi tetap harus mempertimbangkan kebutuhan serta kemampuan keuangan daerah,” kata Rusmayadi.
BACA JUGA:Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti Hadiri Acara Pisah Sambut Kepala Kejaksaan Negeri Musi Rawas
BACA JUGA:BSI Lubuklinggau Gelar Priority Gathering Golden Step Into The Future, Perkenalkan Tabungan Emas
Ia menekankan bahwa pemerintah daerah juga harus mematuhi arahan Kemendagri untuk menekan belanja pegawai hingga berada di kisaran 30 persen. Tanpa penyesuaian anggaran, kebijakan pengangkatan PPPK penuh waktu dinilai sulit untuk direalisasikan dalam waktu dekat.
Situasi ini membuat banyak tenaga honorer berharap adanya kejelasan kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan pekerjaan mereka. Di sisi lain, pemerintah daerah berada dalam posisi dilematis antara memenuhi kebutuhan pelayanan publik dan menjaga stabilitas keuangan daerah.
BACA JUGA:Insiden Tengah Malam, Dua Truk Bertabrakan di Muara Beliti Musi Rawas
BACA JUGA:Kasus Sabu Libatkan Oknum Polisi dan Istri Siri, Disidangkan di PN Lubuklinggau