Pendidikan BJ Habibie, Presiden ke-3 RI yang dijuluki Mr Crack

Kala itu, Habibie muda yang dikenal dengan nama Rudy Habibie memiliki keahlian dalam menangani problem cracking (retakan) pada struktur pesawat terbang. Atas, temuannya, dia pun kemudian dijuluki sebagai Mr Crack.

Dengan kemampuannya, ia kemudian meniti karier dengan cepat di industri aeronautika Jerman. Ketika ia mulai berpikir untuk pulang ke Indonesia pada 1974, ia telah menduduki jabatan Direktur Teknik di Messerschmitt-Bölkow-Blohm (MBB), industri aeronautika dari Hamburg.

Habibie sempat merancang pesawat CN-235 dengan para insinyur dari perusahaan Spanyol, CASA. Prototipenya pun mengudara di akhir 1983.

BACA JUGA:Apa Benar Jelang Ramadhan Libur 2 Hari? Berikut Simak Jadwalnya!

Di samping karya tersebut, pesawat pertama Indonesia, yakni N250 Gatotkaca pada 1995 adalah ciptaan Habibie.

Dia dan tim dari Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) merancang pesawat baling-baling itu dengan daya angkut 50 penumpang dan dapat diperbesar sampai 70 orang.

Kembali ke Indonesia hingga Menjadi Presiden RI

Pada 1978, Habibie pulang ke Indonesia dengan melepaskan jabatan tingginya di Perusahaan Pesawat Jerman MBB. Kemudian sejak tahun 1978 hingga 1997, ia diangkat menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi (Menristek) sekaligus merangkap sebagai Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

BACA JUGA:Mayor Teddy Kembali Jadi Sorotan saat Tegur Seorang Dokter Berpangkat Tinggi Darinya, Videonya Viral

Tidak hanya itu, Habibie juga diangkat sebagai Ketua Dewan Riset Nasional dan berbagai jabatan lainnya.

Pada masa akhir 1990-an itu, Habibie mewarisi kondisi kacau Indonesia pasca pengunduran diri Presiden Soeharto. Setelah berkuasa, Presiden Habibie segera membentuk kabinet.

Salah satu tugas pentingnya adalah mendapatkan kembali dukungan Dana Moneter Internasional dan komunitas negara-negara keuangan.

Program pemulihan ekonomi:

BACA JUGA:Mulai Panas, Caleg PKS ditusuk, Diduga Caleg Dukungannya Kalah Suara

- Ia juga membebaskan para tahanan politik dan mengurangi kendali atas kebebasan berpendapat dan berorganisasi.

Sumber: