Pancasalah Laksamana

Oleh : Dahlan Iskan

BUKU ini tipis sekali, tapi isinya tebal banget. Inilah buku yang langsung menguraikan inti pikiran penulisnya: Laksamana Sukardi.
Anda sudah tahu: ia mantan menteri BUMN. Dua kali. Yang pertama tidak sampai enam bulan.
Ia politikus hebat di saat yang sulit. Ia memilih bergabung ke Megawati saat putri Bung Karno itu dibenci Presiden Soeharto. Ia jadi salah satu pimpinan pusat PDI-Perjuangan. Anggota DPR. Dan masuk kelompok intelektual di partai itu.
Ia sudah menjadi banker terkemuka ketika masih sangat muda.
Laksamana memang juga seorang pemikir. Idenya banyak. Buku yang pernah ditulisnya tebal-tebal. Saya sudah membacanya. Semuanya.
Tapi saya belum pernah bertemu muka dengannya.
Waktu saya menjabat menteri BUMN saya sering mengundang mantan menteri. Ia tidak pernah hadir. Dan kebiasaan Laksamana itu ternyata menular ke saya: tidak mau menghadiri undangan menteri BUMN setelah saya.
Kalau buku Laksamana kali ini tipis sekali, ia memang punya maksud khusus: agar pembaca langsung bisa menangkap inti persoalan. Lalu bisa ikut mengubah keadaan.
Rupanya Laksamana gemas banget. Kok negara ini sulit maju. Bahkan terdegradasi dua kali. Dulu kita lebih maju dari Tiongkok. Sekarang jarak kemajuannya antara langit dan sumur.
Setelah itu kita masih disejajarkan dengan Korea Selatan dan Taiwan. Sebagai sama-sama macan kecil. Kini kita disejajarkan dengan Vietnam, Kamboja, Bangladesh. Masih dengan kemungkinan mereka akan meninggalkan kita.
Mengapa?
"Itu karena kita menganut Pancasalah," tulisnya di buku itu.
Ia pun tanpa berliku-liku langsung membuat daftar lima salah itu.
Satu: salah kaprah.
Dua: salah lihat.
Tiga: salah asuh.
Empat: salah tafsir.
Lima: salah tata kelola.
Satu, dua, tiga, empat, baiknya Anda baca sendiri. Toh hanya beberapa halaman. Itu pun sudah dengan gambar dan karikatur.
Saya sangat tertarik dengan Pancasalah kelima: salah tata kelola.
Laksamana perlu menegaskan: 'salah tata kelola' berbeda dengan 'salah kelola'.
Salah tata kelola, tulisnya, lebih destruktif daripada salah kelola.
Padahal itulah yang terjadi di berbagai bidang kehidupan bernegara kita.
Rupanya Laksamana sangat gelisah dengan ''penemuannya'' itu. Ia pikirkan dalam-dalam. Ia tuliskan dalam sebuah rumusan Pancasalah.
Laksamana lantas menuangkan hasil terpenting renungannya: "salah tata kelola yang dikelola dengan baik hasilnya lebih membahayakan".
Ia memberi contoh sederhana. Seorang ibu tiri punya anak kandung dan punya anak tiri. Dia tidak akan bisa adil kalau membagi satu pisang untuk dua anak itu. Maka sebaiknya Sang ibu jangan diberi tugas membagi pisang. Itulah tata kelola yang baik.
Harusnya orang lain yang memotong pisang itu. Yang tidak ada kepentingan apa pun dengan dua anak itu.
Kalau pun salah satu dari anak itu yang memotong pisang, anak satunya yang harus diberi hak memilih lebih dulu. Dengan demikian yang memotong pisang akan lebih hati-hati. Kalau memotongnya besar sebelah, maka potongan yang lebih besar akan diambil yang lebih dulu memilih. Maka yang memotong rugi sendiri.
Itu juga disebut tata kelola yang baik.
Tata kelola sebuah negara harus baik. Sehingga kalau ada penyelewengan dalam pengelolaannya bisa dikembalikan ke tata kelola yang baik.
Maka kalau negara ini belum bisa maju harus dilihat tata kelolanya. Misalnya dalam hal demokrasi. Bagaimana bisa peraturan yang menyangkut partai, diputuskan sendiri oleh DPR yang dikendalikan oleh partai.
Itu sama saja dengan ibu tiri yang membagi pisang: sang ibu yang memotong pisangnya, yang memilihkannya dan yang membagikannya.
Tata kelola seperti itulah yang sekarang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Justru karena mengelolanya sungguh-sungguh maka tata kelola yang salah tadi salahnya menjadi sungguh-sungguh salah.
Buku tipis itu akan diluncurkan ke publik tanggal 30 Agustus nanti. Saya diminta menjadi salah satu pembahasnya. Pembahas yang lain adalah Eros Djarot, Sang budayawan dan Yudi Latief yang juga mantan menteri.
Dan peristiwa Duren Tiga adalah contoh lain salah tata kelola yang dikelola dengan sebaik-baiknya. Karena itu hasilnya, salahnya, juga luar biasa. (Dahlan Iskan)

Komentar Pilihan Dahlan Iskan Konsep Belum
Suwito Intarso
Kata Cak Lontong, koruptor adalah pejabat korupsi yang sudah ketahuan.

Budi Utomo
Jingcha 警察 = Polisi. Terdiri dari dua karakter. Jing 警 (baca: Ching) yang artinya penjaga, jaga-jaga, menjaga (keamanan tentunya). Dan Cha 察 yang artinya penyelidik, menyelidiki (kriminalitas tentunya). Gong An 公安. Terdiri dari dua karakter. Gong 公 (baca: Kung) yang artinya public. Publik. Umum. Dan An 安 yang artinya ketenangan, keamanan, ketentraman. Ini nama pribadi ko Liang Yang An wkwkwk. Gong An artinya keamanan umum. Btw polisi itu sendiri diturunkan dari istilah English: Police. Kalau digali hingga ke masa Yunani kuno / ancient Greek terkait dengan Polis. Alias negara-kota. Seperti Polis Athena dan Polis Sparta. Istilah policy / kebijakan terkait dengan polis. Setiap polis Yunani kuno punya kebijakannya masing-masing. Kebijakan politik / politic setiap polis berbeda. Athena misalnya mengutamakan demokrasi. Sparta mengutamakan meritokrasi. Oh ya politic juga diturunkan dari kata police. Setiap polis di Yunani kuno punya polisi / police sebagai penjaga keamanan umum.

Fantra Salahuddin
Kalimat terakhir dari tulisan akan begitu meyakitkan bagi keluarga Yosua.

Mirza Mirwan
Kalau kita tengok ke awal berdirinya negara kita, para "Founding Fathers" kita jelas-jelas mengambil Amerika Serikat (AS) sebagai modelnya. Kepala negara adalah presiden, yang sekaligus bertindak sebagai kepala pemerintahan. Presiden dipilih secara berkala: di AS tiap 4 tahun, di kita tiap 5 tahun -- biar agak beda, barangkali. Lambang negara AS burung rajawali yang paruhnya menggigit pita bertuliskan motto "E Pluribus Unum" (dari banyak menjadi satu), di kita burung garuda yang kedua cakarnya membentangkan pita bertuliskan "Bhinneka Tunggal Ika" -- frasa yang dipungut dari Kitab Sutasoma, karya Mpu Tantular -- yang artinya kurang lebih sama. Sistem ketatanegaraan juga sama: eksekutif, legistatif dan judikatif. Anehnya, untuk kepolisian, kita meneruskan model Koninklijke Marechausse (Polisi Kerajaan Belanda). Yang lebih aneh lagi, sistem kepangkatan polisi kita begitu banyak, 22 pangkat. Padahal Polisi kerajaan Belanda hanya 17 pangkat. Padahal lagi, dari nama lembaganya yang Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mestinya padanannya adalah Korps Nationale Politie (Dutch National Police) yang hanya punya 11 pangkat. Tetapi kalau sejak awal kita mencontoh sistem kepolisian di AS, di mana polisi hanya berada di level provinsi (negara bagian/state) dan kota, sedang tingkat kabupaten disebut sherif, kayaknya juga belum tentu keadaannya menjadi lebih baik dari Polri sekarang. Reformasi Polri memang perlu. Tetapi untuk meniru model AS, misalnya, butuh waktu belasan tahun.

Wawan Wibowo
Pak Pry apa kabar ya?, kok lama tidak komen? Jangan bungkam seperti pajabat yang satu itu dong, padahal tahu luar dalamnya kepolisian tapi kok diam bae.

adi ya adi
Ironis di negeri samboland…… ada sas sus cepatnya terungkap kasus brigdir J karena imbas persaingan antar faksi di sana. Salah satu keuntungan internal Polri yang tidak solid, membuat kasus cepat terungkap krn info2 valid di bocorkan. Seandainya mereka kompak, pasti skenario tembak menembak msh jalan sampai sekarang. Semoga nanti tidak ada warisan kekaisaran sambo yg tumbang di ganti kekaisaran yg lain….. usut punya usut, kayaknya timsus butuh bantuan pesulap merah utk membuka "trik" hilang nya 900M…

Condro Mowo
"Jagad dewo betoroo…" sepertinya kayak jadi asisten Izroil pak, menganjurkan Sambo membunuh lima tahun lagi, demi konsep reformasi polisi…

Juve Zhang
Hongkong Jajahan Inggris, Hukum kuat dijalankan, ini yg "ditiru" Tiongkok bahwa Hongkong kuat secara hukum, malah Tiongkok tak mau kalah Hukum lebih di tegakkan , akhirnya para penjahat jalanan habis, koruptor lebih takut lagi untuk korupsi.tahun 90 an gangster masih banyak di Tiongkok, pasang jebakan bagi siapa yg " bodoh" , perlahan gangster habis di bersihkan dari jalanan. Malaysia, Singapura jajahan Inggris, hukum di tegakkan bahkan Najib Razak pun harus masuk Penjara 12 tahun, lumayan, sesuai dengan hasil One MDB , milyar dolar, kehebatan Malaysia dari dulu Militer tak ada yg jadi Politisi, Militer adalah Profesional, tak pusing dengan hiruk pikuk dunia politik, politik Malaysia sudah beberapa tahun Panas terus ,tapi Militer Adem ayem saja. Malaysia mengadopsi Inggris bahwa perselisihan antar politisi tak akan bawa bawa militer. Sebuah contekan bagus buat Myanmar dan Thailand.

Bahtiar HS
Tulisan seperti pacuan kuda: start dan finishnya sangat menentukan. Itulah salah satu yg saya cari tiap baca edisi baru CHD. Bagaimana Abah DI membuka dan menutup tulisan. Dan kali ini, Abah DI menutup tulisan dengan ending yg ciamik, tapi sedikit kasar melukai perasaan. Emang 5 tahun lagi konsep reformasi di tubuh POLRI sudah siap? Saya nggak yakin, Bah! Kasus Duren Tiga ini trigger untuk mulai mereformasi POLRI. Kalau kita ingin reformasi itu siap hari ini, mestinya Sambo melakukannya lima tahun lalu! #maafsama2kasar Hanya masalahnya lima tahun lalu dia belum jadi Kaisar.

mzarifin umarzain
polri memfoto hasil pemilu tiap tps, kata nya untuk alat bukti bila ada sengketa pemilu. apa foto2 tsb telah dipakai untuk mengadili?

EVMF
………. Tapi saya belum pernah mendengar adakah di antara tesis dan disertasi mereka itu yang membahas wujud Polri ideal masa depan. disway.id senayanpost.com dengan-disertasi-reformasi-budaya-polri-kompol-ahrie-raih-doktor-pertama-ptik metro.sindonews.com raih-doktor-pertama-ilmu-kepolisian-ini-desertasi-kompol-ahrie

Mirza Mirwan
"Di Amerika yang nasional tadi disebut FBI", tulis Pak DI. FBI hanyalah salah satu badan federal di bidang penegakan hukum, meski namanya paling terkenal di luar AS. FBI berada di bawah Department Of Justice (DOJ). Selain FBI, DOJ juga membawahi badan penegakan hukum lainnya, seperti: Drug Enforcement Administration (DEA), Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms, and Explossion (ATF) -- pasukan dari ATF ini yang dulu hendak menyerang komplek komunitas Davidians Seventh-Day Adventist di Axtell, Waco, Texas 1993. Lalu ada Federal Bureau of Prisons (BOP), dan US Marshals Service. Di samping yang berada di bawah DOJ juga ada badan penegakan hukum federal di bawah Department Of Homeland Security (DHS), seperti: US Border Patrol (USBP), US Immigration and Customs Enforcement (ICE), US Secret Service (USSS), Transportation Security Administration (TSA), dan US Coast Guard (USCG).

Sumber: