Jeritan Pilu Prajurit TNI AD: Gaji Dipotong 80 Persen Demi Program Rumah Wajib, DPR Siap Usut Tuntas.

SILAMPARITV.CO.ID - Ribuan prajurit muda TNI Angkatan Darat (AD) tengah menghadapi tekanan finansial berat akibat pemotongan gaji pokok mereka hingga 80 persen. Pemotongan ini dikabarkan dilakukan untuk membiayai program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) swakelola yang bersifat wajib, program yang digagas pada era Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman.

BACA JUGA:Makan Apel Sebelum Tidur, Aman atau Berbahaya untuk Kesehatan?

BACA JUGA:12 Kendaraan Berat Tak Lolos Uji Emisi di Tanjung Priok, Pemilik Didenda hingga Rp 8 Juta

Kondisi ini membuat banyak prajurit hanya menerima sisa gaji antara Rp. 150 ribu hingga Rp. 300 ribu per bulan jumlah yang sangat jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup layak. Akibatnya, mereka harus bertahan dengan hidup serba terbatas di barak, tidak mampu lagi mengirim uang untuk keluarga di kampung halaman, bahkan terpaksa berutang di kantin demi bisa makan.

“Dulu bisa kirim ke orang tua Rp. 2 juta per bulan, sekarang tidak bisa kirim sama sekali,” ungkap Lukman (bukan nama sebenarnya), salah satu prajurit yang terdampak, kepada tim IndonesiaLeaks.

BACA JUGA:Resep Bola-bola Tahu Gurih, Camilan Sehat untuk Anak

BACA JUGA:Rumah BUMN Binaan BRI Ubah Nasib, Berikut Kisah Inspiratif UMKM yang Go Digital dan Raih Omset Menggiurkan

DPR Turun Tangan

Kabar memilukan ini akhirnya sampai ke telinga parlemen. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menegaskan bahwa pihaknya akan mendalami masalah ini meskipun belum menerima laporan resmi.

“Terkait informasi mengenai kemacetan program kredit rumah pada masa kepemimpinan Jenderal (Purn) TNI Dudung Abdurachman, hingga saat ini Komisi I belum menerima laporan resmi,” ujarnya, Selasa (5/8/2025).

Ia menambahkan, “Kami akan menindaklanjuti isu tersebut melalui mekanisme pengawasan dan koordinasi dengan BP TWP serta Mabes TNI AD.”

BACA JUGA:PLN Siap Dorong Pemanfaatan Sains dan Teknologi untuk Akselerasi EBT

BACA JUGA:Fenomena Bendera One Piece Mengingatkan Kebijakan Gus Dur Soal Bintang Kejora.

Tanggung Jawab Moral dan Akuntabilitas

Sumber: