Dana Daerah Dipangkas, 18 Gubernur Geruduk Kemenkeu: Jangan Terus Sunat Anggaran Kami!
Dana Daerah Dipangkas, 18 Gubernur Geruduk Kemenkeu: Jangan Terus Sunat Anggaran Kami!--ist
SILAMPARITV.CO.ID - Suasana di Kementerian Keuangan RI pada Senin (6 Oktober 2025) mendadak tegang. Sebanyak 18 gubernur dari berbagai provinsi bersama perwakilan 15 daerah kabupaten/kota mendatangi langsung kantor Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta. Mereka menyampaikan protes keras atas pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) dalam rancangan anggaran tahun 2026 yang dinilai memberatkan roda pemerintahan di daerah.
BACA JUGA:Kakek 80 Tahun Mengaku Tukang Pijat, Cabuli Lansia 70 Tahun di Tasikmalaya.
BACA JUGA:Pramono Anung Tegas Tolak Kehadiran Atlet Israel di Jakarta: Saya Tidak Mengizinkan
Dalam pertemuan tertutup yang berlangsung sekitar dua jam itu, para kepala daerah menyoroti penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang mencapai rata-rata 20–30 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
“Dana transfer kami turun seperempat! Bagaimana daerah bisa jalan kalau terus disunat?”
Muzakir Manaf (Mualem), Gubernur Aceh, dikutip dari TVOneNews.
Nada serupa datang dari Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda yang menyebut TKD provinsinya anjlok dari Rp. 10 triliun menjadi Rp. 6,7 triliun.
BACA JUGA:Muhammadiyah Tetapkan Puasa Ramadhan 2026 Mulai 18 Februari 2026
BACA JUGA:Modul 3 PPG 2025: Membangun Karakter Murid agar Jadi Pembelajar Sepanjang Hayat
“Angka ini tidak masuk akal kalau pemerintah pusat serius mau bangun pemerataan ekonomi,” ujarnya, dikutip dari DetikFinance.
Tak hanya Aceh dan Maluku Utara, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution juga ikut dalam rombongan. Ia menyoroti potensi hambatan pembangunan infrastruktur akibat pemangkasan alokasi DBH dari sektor migas dan perkebunan.
Menanggapi protes itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai keluhan para gubernur merupakan hal yang wajar. Namun, ia menegaskan bahwa kemampuan fiskal negara terbatas dan pemerintah pusat harus melakukan efisiensi.
“Semua minta ditanggung pusat, itu manusiawi. Tapi APBN ada batasnya. Kita harus efisien,” ujar Purbaya, dikutip dari CNN Indonesia.
Sumber:
- Share:
