Proyek Whoosh Jokowi Bikin Ricuh, Kemenkeu dan Danantara Saling Lempar Soal Utang KCIC.
Proyek Whoosh Jokowi Bikin Ricuh, Kemenkeu dan Danantara Saling Lempar Soal Utang KCIC--ist
SILAMPARITV.CO.ID - Proyek kereta cepat Whoosh Jakarta–Bandung, yang digadang-gadang sebagai salah satu simbol kemajuan infrastruktur di era Presiden Joko Widodo (Jokowi), kini kembali menjadi sorotan tajam publik.
BACA JUGA:4 Rekomendasi Kulkas 1 Pintu Terbaik 2025 untuk Rumah Minimalis dan Hemat Listrik
BACA JUGA:4 Rekomendasi Kulkas 2 Pintu Terbaik 2025: Hemat Listrik, Awet, dan Desain Modern.
Namun kali ini bukan soal kecepatan atau teknologinya yang memukau, melainkan persoalan utang jumbo senilai Rp. 120 triliun yang menyeret dua lembaga besar: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Danantara selaku pengelola proyek.
BACA JUGA:7 Tips Mengatasi Biang Keringat pada Bayi Secara Alami agar Kulit Tetap Sehat dan Lembut
BACA JUGA:Nasib Gaji PPPK Paruh Waktu di Lubuklinggau Belum Jelas, Pemangkasan TKD Jadi Penyebab.
Kemenkeu Tegaskan: “Utang KCIC Bukan Tanggung Jawab Pemerintah”
Kementerian Keuangan memastikan bahwa utang proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) sepenuhnya bukan tanggungan negara, melainkan hasil kerja sama business to business (B2B) antara konsorsium Indonesia dan China.
BACA JUGA:Ledakan Dahsyat Guncang Pabrik Bahan Peledak Militer di AS, 16 Korban Jiwa.
BACA JUGA:Vokalis Guns N’ Roses Dukung Palestina di Konser Kolombia, Axl Rose Kibarkan Bendera Palestina.
“KCJB itu business to business, jadi tidak ada utang pemerintah, karena dilakukan oleh badan usaha — konsorsium badan usaha Indonesia dan China (KCIC), di mana konsorsium Indonesianya dimiliki oleh PT KAI,” tegas Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Suminto, Jumat (10/10/2025).
BACA JUGA:Hakim Suharto Naik Jabatan, Sosok di Balik Pengubahan Vonis Mati Ferdy Sambo Jadi Seumur Hidup.
Ia menjelaskan, struktur kepemilikan KCIC terdiri dari 60 persen saham Indonesia melalui PT KAI dan beberapa BUMN lainnya, serta 40 persen saham China.
Dari total investasi yang mencapai lebih dari Rp. 120 triliun, 75 persen dananya berasal dari pinjaman Bank Pembangunan China (CDB), sementara 25 persen sisanya ditanggung oleh modal konsorsium.
BACA JUGA:Terungkap! Rubicon Berpelat Palsu di Makassar Milik Perwira Polisi, Ini Alasannya.
BACA JUGA:Romantis Berubah Tragis, Bulan Madu Pasangan Pengantin Baru di Solok Berujung Kematian.
Danantara Usulkan Utang Dialihkan ke APBN
Kontroversi mencuat setelah Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, mengusulkan agar sebagian utang infrastruktur KCJB bisa dialihkan ke APBN.
Menurutnya, skema ini memungkinkan pemerintah mengambil alih sebagian aset KCIC atau mengubah status perusahaan menjadi Badan Layanan Umum (BLU) agar beban keuangan proyek dapat lebih ringan.
BACA JUGA:Gus Yahya Tegas: Kerja Bakti Santri Itu Pendidikan, Bukan Eksploitasi.
BACA JUGA:Tron: Ares — Pesta Visual Futuristik yang Memanjakan Mata, Tapi Kehilangan Jiwa Cerita
“Kalau proyek ini mau berkelanjutan, bisa dipertimbangkan opsi agar aset strategisnya diambil pemerintah. Bisa juga diatur lewat BLU supaya operasionalnya tidak terlalu berat,” ujar Dony dalam konferensi pers belum lama ini.
BACA JUGA:BOYNEXTDOOR Umumkan Tracklist Album The Action: Leehan Ikut Tulis Lagu Utama Hollywood Action
BACA JUGA:Tukar Takdir: Tragedi, Trauma, dan Kekuatan Akting yang Menggetarkan Hati
Purbaya Yudhi Sadewa: “Danantara Harus Bertanggung Jawab!”
Usulan tersebut langsung ditolak keras oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menanggung beban utang KCIC, karena proyek ini sejak awal bukan proyek pemerintah melainkan proyek bisnis murni.
BACA JUGA:Rebecca Ferguson Mengonfirmasi Kembali Terlibat dalam Dune: Part Three
“KCIC itu di bawah Danantara. Mereka sudah punya manajemen sendiri, bahkan setiap tahun punya potensi dividen sampai Rp. 80 triliun lebih. Jadi seharusnya mereka bisa mengelola dari situ, jangan sampai pemerintah yang harus menalangi,” tegas Purbaya.
Ia juga menambahkan, Kemenkeu akan mempertegas batas antara entitas bisnis dan negara, agar proyek-proyek besar seperti Kereta Cepat Jakarta–Bandung tidak lagi berujung membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
BACA JUGA:Infinix XPad 20 Pro Resmi Hadir di Indonesia, Tablet AI Rp 2 Jutaan untuk Produktivitas dan Hiburan
Proyek Prestisius yang Jadi Polemik
Kereta cepat Whoosh awalnya dirancang sebagai proyek transportasi modern yang mempercepat konektivitas Jawa Barat dan DKI Jakarta.
Namun, sejak awal, proyek ini tak lepas dari berbagai polemik mulai dari pembengkakan biaya, perubahan rencana bisnis, hingga keterlambatan penyelesaian.
BACA JUGA:Poco M7 Hadir di Indonesia, Bawa Baterai 7.000 mAh dan Harga Terjangkau
Kini, perdebatan soal siapa yang harus menanggung utang kembali memanaskan situasi.
Di satu sisi, Kemenkeu berupaya menjaga disiplin fiskal, sementara di sisi lain Danantara dinilai kewalahan mengelola beban finansial akibat cost overrun yang terus meningkat.
BACA JUGA:Purbaya Tolak Utang Kereta Cepat Ditanggung APBN: Kelola Sendiri, Jangan ke Pemerintah Lagi.
BACA JUGA:Huawei Pura 80 Resmi Hadir di Indonesia dengan Kamera Ultra Chroma dan Desain Ikonik
Publik Menanti Kejelasan
Hingga kini, publik masih menunggu kejelasan arah penyelesaian masalah utang tersebut.
Apakah pemerintah akan tetap berpegang pada prinsip B2B, atau akan turun tangan menyelamatkan proyek strategis ini demi menjaga keberlanjutan operasionalnya?
BACA JUGA:iPhone 17 Air Resmi di Indonesia, Desain Tipis Titanium dan Harga Mulai Rp 21 Jutaan
Satu hal yang pasti, proyek yang dulu dijanjikan sebagai simbol kemajuan transportasi nasional kini justru berpotensi menjadi beban finansial jangka panjang, jika pertarungan tanggung jawab antara Kemenkeu dan Danantara tidak segera menemukan titik temu.
BACA JUGA:Jadwal Semifinal Shanghai Masters 2025: Novak Djokovic Ditantang Kuda Hitam Valentin Vacherot
Sumber:
- Share:
