Pedagang Sayur Ditampar dan Diancam Pria Ngaku Aparat Gegara Kibarkan Bendera One Piece

Pedagang Sayur Ditampar dan Diancam Pria Ngaku Aparat Gegara Kibarkan Bendera One Piece

Pedagang Sayur Ditampar dan Diancam Pria Ngaku Aparat Gegara Kibarkan Bendera One Piece--ist

Kapendam XIV Hasanuddin, Kolonel Arm Gatot Awan Febrianto, menegaskan bahwa tidak ada instruksi dari pimpinan Kodam XIV Hasanuddin untuk melakukan razia bendera One Piece. Ia juga belum dapat memastikan apakah pelaku benar prajurit TNI atau hanya mengaku-ngaku.

"Dari Kodam tidak ada instruksi apa-apa. Jangan sampai ngaku-ngaku, kecuali jelas pakaian loreng dengan identitas nama," tegasnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Didik Supranoto, belum memberikan keterangan resmi terkait kejadian tersebut.

BACA JUGA:IEG Sports HUB Pegang Lisensi Resmi Nobar BRI Super League 2025/2026 dan Ajang Olahraga Bergengsi Lainnya

BACA JUGA:Polisi Hentikan Mobil Pickup di Lubuklinggau yang Kibarkan Bendera One Piece

Bukan Tindakan Pidana

Pengamat Hukum Pidana UIN Alauddin Makassar, Dr. Rahman Syamsuddin, menegaskan bahwa menyandingkan bendera Jolly Roger One Piece dengan bendera merah putih bukanlah tindakan pidana.

Menurutnya, hal itu tidak merusak bentuk atau keutuhan bendera merah putih sehingga tidak bisa dikategorikan sebagai makar.

"Kalau secara pidana tidak ada yang dilanggar. One Piece ini tidak menyinggung sama sekali bendera merah putih," ujarnya.

Namun, ia mengingatkan bahwa secara etis, menyandingkan bendera lain dengan bendera merah putih di momen kemerdekaan mungkin kurang pantas.

BACA JUGA:IEG Sports HUB Pegang Lisensi Resmi Nobar BRI Super League 2025/2026 & Event Olahraga Bergengsi

BACA JUGA:Siswa Kelas 12 Jebol Keamanan Siber NASA, Raih Penghargaan Internasional.

LBH: Bentuk Ekspresi Kritik

Direktur LBH Makassar, Abdul Aziz Dumpa, menilai pengibaran bendera One Piece adalah bentuk ekspresi yang sah dan dilindungi konstitusi. Menurutnya, tindakan mempidanakan hal tersebut justru bentuk pembungkaman kritik.

"Itu ekspresi kekecewaan masyarakat atas tata kelola negara saat ini. Bukan makar, tapi simbol kritik terhadap pemerintahan yang otoriter dan tidak adil," tegasnya.

Sumber:

Berita Terkait