Presiden Prabowo: Percaya Sama Kita, Dana Besar untuk Pemda Akan Segera Cair.

BACA JUGA:Strategi Efektif Review Pembelajaran IPA dalam Kurikulum Merdeka untuk Siswa Kelas 7

BACA JUGA:BPJS Ketenagakerjaan Serahkan Santunan Rp. 70 Juta untuk Keluarga Affan Kurniawan

80 Persen Bupati Baru, Diminta Cepat Belajar

Prabowo mencatat bahwa sekitar 80 persen bupati saat ini adalah pejabat baru. Karena itu, ia mendorong agar mereka aktif belajar, termasuk meminta penataran kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Belajar yang cepat, jangan malu-malu minta bantuan. Kalau memang perlu penataran, lapor ke Kemendagri. Kita akan bantu,” ujar Prabowo.

BACA JUGA:20 Contoh Soal Matematika Kelas 8 SMP Plus Kunci Jawaban, Simak Ya!

BACA JUGA:12 Obat Sakit Kepala di Apotek yang Ampuh, Aman, dan Efektif

Tito Karnavian: Kebijakan Harus Sesuai Kondisi Masyarakat

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menegaskan pentingnya kepala daerah memahami kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat dalam membuat kebijakan. Menurut Tito, regulasi yang tidak memperhatikan realitas masyarakat berisiko tidak efektif bahkan bisa memicu penolakan.

Ia mencontohkan aturan denda buang sampah sembarangan. Jika sarana tempat sampah tidak disediakan, maka regulasi tersebut tidak akan berjalan dengan baik.

“Kalau komunikasi publik yang baik, sosialisasi dilakukan, dan masyarakat masih resisten, jangan dipaksakan. Cari strategi lain,” tegas Tito.

BACA JUGA:Atta Halilintar Bagikan Makanan hingga Peluk Ojol di Tengah Demo, Tuai Sorotan dan Apresiasi.

BACA JUGA:Tingkatkan Layanan EV, PLN Luncurkan Home Charging Services Versi Terbaru

Akademisi Soroti Keterbatasan Akses Produk Hukum

Sementara itu, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Kartono, menilai masih banyak pemerintah daerah yang belum optimal menyediakan akses produk hukum melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

Sumber: