Prabowo Setuju Bentuk Tim Reformasi Kepolisian
Prabowo Setuju Bentuk Tim Reformasi Kepolisian--ist
SILAMPARITV.CO.ID - Presiden Prabowo Subianto disebut telah memiliki konsep reformasi besar untuk memperbaiki institusi kepolisian. Hal itu diungkapkan oleh mantan Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Gomar Gultom, usai bertemu dengan Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/9/2025) malam.
BACA JUGA:Beras Mahal di Musi Rawas, Warga Serbu Pasar Murah Polsek Tugumulyo.
Pertemuan itu dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB). Mereka antara lain Sinta Nuriyah Wahid (istri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid), mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Quraish Shihab, Frans Magnis Suseno, Omi Komaria Nurcholish Madjid, Komaruddin Hidayat, serta Laode Syarif. Diskusi berlangsung selama hampir tiga jam.
BACA JUGA:Pengedar Narkoba Tertangkap Basah Saat Menimbang Sabu di Kontrakan Musi Rawas
BACA JUGA:Tanda-Tanda Diabetes Tipe 1 pada Anak, Orangtua Mesti Waspada.
“Harapan-harapan yang diminta oleh teman-teman itu ternyata sudah ada dalam konsep Bapak Presiden. Jadi istilahnya gayung bersambut, ya. Apa yang dirumuskan GNB itu justru sudah menjadi bagian dari rencana Presiden, terutama menyangkut reformasi kepolisian,” ujar Gomar.
BACA JUGA:Ustadz Khalid Basalamah Kembali Diperiksa KPK dalam Dugaan Korupsi Kuota Haji
BACA JUGA:Bambang Tanoesoedibjo Jadi Salah Satu Tersangka Kasus Penyaluran Bansos
Akan Bentuk Komisi Reformasi Kepolisian
Dalam pertemuan tersebut, GNB secara khusus menyerukan agar Presiden segera melakukan evaluasi dan reformasi kepolisian, terlebih setelah mencuatnya kasus represif aparat dalam penanganan demonstrasi akhir Agustus lalu.
BACA JUGA:Polisi Klarifikasi Setelah Sempat Minta Warga Lepaskan Maling Motor
BACA JUGA:Fantastis! Tunjangan Rumah Anggota DPRD Sumut Capai Rp. 40 Juta per Bulan
Gomar menuturkan, Prabowo menyambut baik usulan itu dan bahkan berkomitmen untuk segera membentuk tim atau komisi khusus yang akan mengawal agenda reformasi Polri.
“Disampaikan perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian, dan hal itu disambut oleh Pak Presiden. Beliau akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian,” tambahnya.
BACA JUGA:Momentum Hari Pelanggan Nasional, GM PLN UID S2JB Dekatkan Diri dengan Mahasiswa
BACA JUGA:Perselingkuhan Dua Guru PPPK di Kendal Berujung Ancaman Sanksi Berat
Kritik dari Imparsial
Seruan reformasi Polri juga menguat dari berbagai kalangan masyarakat sipil. Imparsial, lembaga yang bergerak di bidang hak asasi manusia, menilai bahwa tindakan represif aparat yang berulang menjadi bukti kegagalan Polri dalam membangun institusi profesional, humanis, dan menghormati HAM.
BACA JUGA:5 Kafe dengan Donat Mochi dan Pastry Enak: Dari Bali Hingga Jakarta
BACA JUGA:Bendera One Piece Ikut Berkibar di Tengah Aksi Demonstrasi Besar Nepal
Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra, menegaskan bahwa peristiwa kekerasan terhadap demonstran pada Agustus lalu semakin memperkuat urgensi reformasi kepolisian.
“Reformasi kepolisian dalam konteks HAM bukan sekadar agenda teknis, melainkan kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa demonstrasi dihormati sebagai hak warga negara,” ujar Ardi dalam keterangan tertulis.
BACA JUGA:Gajah Tari Tesso Nilo Mati, Kapolda Riau Sampaikan Duka Mendalam.
BACA JUGA:Pasang 1.500 Panel Surya di Blok Corridor, MedcoEnergi Kurangi Emisi hingga 934 Ton CO2e Per Tahun
Ia juga menuntut kepolisian untuk segera membebaskan seluruh demonstran yang ditangkap serta memproses anggota polisi yang terlibat dalam kekerasan terhadap massa aksi.
“Kepolisian Republik Indonesia harus bertanggung jawab penuh dan segera menindak setiap anggotanya yang melakukan tindakan kekerasan terhadap demonstran,” tegasnya.
BACA JUGA:Wajah Baru Nusakambangan, Warga Binaan Makin Berdaya dengan FABA
BACA JUGA:Mengerikan! Kasus Mutilasi di Surabaya Terungkap, Dipicu Pertengkaran dan Tekanan Hidup.
Momentum Reformasi
Agenda reformasi kepolisian kini menjadi sorotan publik. Banyak pihak menilai, reformasi ini harus menyentuh aspek mendasar, mulai dari penegakan hukum yang adil, transparansi kinerja, akuntabilitas, hingga perlindungan HAM.
BACA JUGA:Kejadian Viral, Pencuri Gotong Motor NMAX Ketua RT di Lubuklinggau.
BACA JUGA:Budi Arie Setiadi Dicopot dari Kursi Menteri Koperasi, Digantikan Ferry Juliantono.
Langkah Presiden Prabowo untuk membentuk komisi reformasi kepolisian dinilai dapat menjadi momentum penting untuk memperbaiki kepercayaan publik terhadap institusi Polri, yang selama ini kerap mendapat kritik tajam dari masyarakat.
BACA JUGA:Bupati Hj Ratna Machmud Buka LKS Angkatan ke-XX Se Kabupaten Musi Rawas
Sumber:
- Share:
