Harga Gas Melon Meroket Hingga 60Rb di Kabupaten Lahat, Warga Keluhkan Kelangkaan dan Dugaan Mafia Penimbunan

SILAMPARITV.CO.ID - Warga Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, kembali dibuat resah dengan tingginya harga gas LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram (Kg). Harga yang seharusnya sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp18.500 per tabung, kini melambung hingga Rp60.000 per tabung di tingkat pengecer. Kenaikan harga ini semakin diperparah dengan sulitnya masyarakat mendapatkan stok gas di pangkalan resmi.

Keluhan ini ramai diungkapkan masyarakat melalui media sosial, salah satunya melalui unggahan di akun Facebook "Keluarge Besar Jeme Tanjung Sakti". Salah seorang warga mengungkapkan bahwa harga gas melon di daerah Tanjung Sakti mencapai Rp60 ribu per tabung, jauh dari harga resmi yang ditetapkan pemerintah.

BACA JUGA:Keputusan Amerika Serikat Tarik Diri dari WHO, Apa Dampaknya bagi Kesehatan Global?

BACA JUGA:Pemerintah Fokuskan Program Makan Bergizi Gratis untuk Cegah Masalah Gizi di Indonesia

Kondisi serupa terjadi di sejumlah kecamatan lain di Kabupaten Lahat. Di tingkat pengecer, harga gas bervariasi mulai dari Rp22 ribu hingga Rp25 ribu per tabung. Namun, harga tinggi tersebut tetap terpaksa dibeli oleh warga lantaran stok di pangkalan resmi sering kali habis.

"Ampun dengan harga gas melon sekarang. Selain harganya tinggi, stok gasnya juga tidak ada," ungkap Wawan, seorang warga Kota Baru, Lahat, Selasa (21/1/2025).

Menurut Wawan, kelangkaan gas subsidi ini bukanlah masalah baru. Ia menduga ada permainan oknum yang menimbun gas bersubsidi untuk mendapatkan keuntungan lebih besar. Dugaan ini bukan tanpa dasar, mengingat beberapa tahun lalu kasus penimbunan gas bersubsidi pernah terbongkar di daerah tersebut.

BACA JUGA:TK Negeri Pembina 3 Lubuklinggau Luncurkan Program Makan Bergizi Gratis untuk Anak-Anak

BACA JUGA:Microsoft Menghentikan Dukungan Aplikasi Microsoft 365 di Windows 10 Mulai Oktober 2025: Peralihan ke Windows

"Kalau sudah ramai dan heboh seperti ini, biasanya distribusi gas akan kembali lancar. Tapi setelah itu, masalah yang sama akan muncul lagi. Pemerintah dan aparat penegak hukum seharusnya serius mengawasi masalah ini, jangan sampai berpura-pura tidak tahu," tegasnya.

Distribusi Gas di Pangkalan Sulit Dikontrol

Sales Branch Manager IV Sumsel Pertamina, Nanda Septiantoro, turut angkat bicara terkait persoalan ini. Menurutnya, pihak Pertamina tidak memiliki wewenang untuk mengontrol harga yang dijual oleh pengecer. Namun, jika ada bukti bahwa agen atau pangkalan resmi menjual gas dalam jumlah besar kepada pengecer, sanksi tegas akan diberikan.

BACA JUGA:Microsoft Menghentikan Dukungan Aplikasi Microsoft 365 di Windows 10 Mulai Oktober 2025: Peralihan ke Windows

BACA JUGA:Proyek Talud Di Lubuklinggau Diduga Hasil Kongkalingkong Dinas PU Dan Pemilik Lahan

"Kalau pengecer membeli gas secara sedikit-sedikit dari beberapa pangkalan, itu sulit untuk kami buktikan. Namun, sesuai aturan, pembelian gas subsidi harus menggunakan KTP dan sesuai kuota yang ditetapkan. HET gas subsidi tetap Rp18.500 per tabung," jelas Nanda.

Ia berharap pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dapat bekerja sama dalam mengawasi distribusi gas bersubsidi hingga ke pelosok desa. Hal ini penting agar gas bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin dapat tersalurkan tepat sasaran.

BACA JUGA:Awal Tahun 2025, Dinkes Lubuklinggau Catat 15 Kasus DBD: Waspada di Musim Hujan

BACA JUGA:Cara Membuat NPWP Online dengan Mudah dan Cepat: Panduan Lengkap

Seruan untuk Memberantas Mafia Gas Subsidi

Selain kelangkaan, mahalnya harga gas bersubsidi diduga kuat akibat ulah mafia yang memanfaatkan situasi untuk menimbun dan menjual gas dengan harga tinggi. Nanda menegaskan bahwa pemerintah dan aparat penegak hukum harus bertindak tegas untuk memberantas mafia gas ini.

"Pemerintah harus serius menangani persoalan ini. Jika dibiarkan, dampaknya akan semakin besar, terutama bagi masyarakat kecil yang sangat bergantung pada gas subsidi," ujar Nanda.

Sementara itu, warga berharap agar distribusi gas LPG 3 kilogram di Kabupaten Lahat dapat kembali normal. Mereka meminta agar pengawasan diperketat, baik di tingkat pangkalan maupun agen, untuk memastikan gas bersubsidi tersedia dengan harga yang terjangkau.

BACA JUGA:Palembang Waspada Virus Human Metapneumovirus (HMPV), Dinkes Intensifkan Antisipasi di Puskesmas

BACA JUGA:Viral Rekaman Suara Diduga Menteri Kemendikti Saintek, Satryo Soemantri Bantah Tuduhan Kekerasan

Sumber: