Kejari Palembang Tetapkan Dua Tersangka Baru dalam Kasus Korupsi Disnakertrans Sumsel

SILAMPARITV.CO.ID - Kejaksaan Negeri (Kejari) Palembang kembali menetapkan dua tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan atau gratifikasi dalam penerbitan perizinan keterangan layak Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sumatera Selatan. Kasus ini sebelumnya telah menjerat mantan Kepala Disnakertrans Sumsel, Deliar Marzoeki.

Dua tersangka yang baru ditetapkan adalah Firmansyah Putra, yang menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) Pengawas di Disnakertrans Sumsel, serta Harni Rayuni, yang berstatus sebagai pihak penyedia jasa K3 dari PT Dhiya Aneka Teknik. Keduanya diduga memiliki peran signifikan dalam praktik suap dan gratifikasi terkait perizinan dan pengawasan PJK3 (Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di lingkungan Disnakertrans Sumsel.

Peran Para Tersangka

BACA JUGA:Pelajar 18 Tahun Tewas dalam Kecelakaan di Jalinsum Musi Rawas, Motor Hilang Kendali Saat Hindari Lubang

BACA JUGA:Peserta BPJS Ketenagakerjaan Kini Bisa Klaim JHT Tanpa Paklaring, Ini Syaratnya

Berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Tim Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Palembang, Firmansyah Putra diduga berperan dalam memfasilitasi serta mengoordinasikan aliran dana suap yang berkaitan dengan penerbitan surat perizinan keterangan layak K3. Ia disebut sebagai pihak yang mengatur dan memastikan kelancaran proses perizinan dengan imbalan tertentu dari pihak terkait.

Sementara itu, Harni Rayuni, yang merupakan perwakilan dari PJK3 PT Dhiya Aneka Teknik, diduga berperan sebagai pemberi suap. Ia disinyalir memberikan sejumlah uang agar proses perizinan serta rekomendasi teknis yang dikeluarkan oleh Disnakertrans Sumsel berjalan lancar tanpa hambatan administratif.

Pernyataan Resmi Kejari Palembang

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Palembang, Hutamrin, menegaskan bahwa penetapan kedua tersangka ini telah melalui proses panjang berdasarkan fakta, data, dan pertimbangan hukum yang matang. Ia memastikan bahwa keputusan ini bukan merupakan tindakan kriminalisasi, melainkan murni upaya penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi di Sumatera Selatan.

BACA JUGA:Soal dan Kunci Jawaban PTS IPA Kelas 9 SMP Semester 2 Kurikulum Merdeka

BACA JUGA:Korban PHK Dapat Bantuan Uang Tunai 60% Gaji, Disnakertrans Sumsel Akan Tindaklanjuti Program JKP

"Masing-masing komponen dalam perkara ini sudah kami himpun untuk menjadikan keduanya sebagai tersangka. Hal ini berdasarkan fakta, data, dan hati nurani kami. Tidak ada kriminalisasi," ujar Hutamrin dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Kejari Palembang pada Senin (17/2/2025).

Sejauh ini, tim penyidik telah memeriksa sedikitnya 40 saksi dalam kasus ini. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk menggali lebih dalam keterlibatan berbagai pihak dalam skandal korupsi yang menyeret mantan Kadisnakertrans Sumsel dan stafnya.

"Kami menetapkan tersangka ini berdasarkan peranannya. Sejauh ini sudah 40 saksi yang kami periksa. Lebih lengkapnya akan disampaikan dalam dakwaan yang akan disusun oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU)," tambah Hutamrin.

Pasal yang Dikenakan

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 12 huruf B dan huruf E serta Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.

BACA JUGA:Unpari Jadi Tuan Rumah HUT Ke-12 Pramuka Racana Silampari, Tema ‘Pramuka Tumbuhkan Prestasi Cemerlang’

BACA JUGA:Kompetisi Liga 4 Asosiasi Provinsi PSSI Sumatera Selatan 2024-2025 Memasuki Babak 6 Besar

Pasal-pasal tersebut mengatur mengenai tindakan suap dan gratifikasi yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, serta keterlibatan pihak lain yang turut membantu atau memfasilitasi tindak pidana tersebut. Jika terbukti bersalah, para tersangka terancam hukuman berat, termasuk pidana penjara dan denda yang besar.

Tim penyidik Kejari Palembang akan terus mendalami kasus ini dengan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap saksi-saksi lain yang kemungkinan memiliki keterkaitan dengan praktik suap dan gratifikasi di lingkungan Disnakertrans Sumsel. Tidak menutup kemungkinan bahwa jumlah tersangka dalam kasus ini akan bertambah seiring dengan perkembangan penyidikan.

Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan mantan pejabat tinggi di Sumatera Selatan serta menunjukkan adanya praktik korupsi yang mengakar dalam sistem birokrasi perizinan tenaga kerja. Kejari Palembang berkomitmen untuk mengungkap kasus ini secara transparan dan memastikan bahwa para pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku.

BACA JUGA:Kurs Rupiah Menguat Terhadap Dollar AS, Ini Nilai Tukar di 5 Bank Terbesar Indonesia

BACA JUGA:Minggu Depan, Libur Sekolah Awal Puasa Dimulai, Simak Jadwalnya!

Sumber: