PPPK Kini Bisa Bekerja Hingga Pensiun: Era Baru Kepastian Karier bagi Aparatur Sipil Negara

SILAMPARITV.CO.ID - Kabar baik bagi jutaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di seluruh Indonesia! Mulai tahun 2025, PPPK tidak lagi terikat kontrak hanya 5 tahun, melainkan dapat bekerja hingga mencapai batas usia pensiun sesuai dengan regulasi terbaru dari Undang-Undang ASN 2023.

Keputusan ini membawa angin segar bagi pegawai honorer yang telah diangkat menjadi PPPK, memberikan mereka kepastian karier tanpa perlu lagi khawatir akan perpanjangan kontrak secara berkala. Dengan kebijakan baru ini, status PPPK semakin mendekati kesetaraan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS), baik dalam aspek hak, kewajiban, maupun kesejahteraan.

Regulasi Baru: Kontrak PPPK Sampai Pensiun

Dasar hukum dari perubahan ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang secara tegas menyatakan bahwa PPPK adalah bagian dari ASN dan memiliki hak serta kewajiban yang setara dengan PNS.

BACA JUGA:Cara Mengajukan Sanggah Hasil Seleksi Adminstrasi PPPK 2024 Tahap 2, Cek Syarat dan Jadwalnya

BACA JUGA:Cek Penetapan NIP dan NI CPNS/PPPK Melalui Mola BKN : Begini Caranya!

Dalam regulasi terbaru ini, masa kerja PPPK tidak lagi dibatasi dalam periode kontrak tertentu, melainkan bisa berlanjut secara otomatis hingga usia pensiun, selama memiliki kinerja yang baik dan masih dibutuhkan oleh instansi tempatnya bekerja.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) menyebut bahwa kebijakan ini diambil untuk memberikan stabilitas karier bagi PPPK serta mendorong profesionalisme dalam birokrasi pemerintahan.

Hak PPPK Semakin Setara dengan PNS

Sebagai bagian dari ASN, PPPK kini memiliki hak-hak utama yang semakin setara dengan PNS. Regulasi baru ini menjamin tujuh aspek utama kesejahteraan bagi PPPK, antara lain:

BACA JUGA:Program P5 SD Negeri 12 Lubuklinggau: Menanamkan Gaya hidup Berkelanjutan Melalui Pembelajaran Interaktif

BACA JUGA:Soal dan Kunci Jawaban Penilaian Harian Biologi Kelas 11 SMA/MA Kurikulum Merdeka: Materi Sistem Ekskresi

1. Gaji dan penghasilan yang layak
2. Penghargaan berbasis kinerja
3. Tunjangan dan fasilitas kerja
4. Jaminan sosial lengkap
5. Lingkungan kerja yang kondusif
6. Peluang pengembangan diri dan karier
7. Bantuan hukum dalam menjalankan tugas

Salah satu bukti nyata kesetaraan PPPK dengan PNS adalah diperolehnya jaminan sosial lengkap, yang mencakup:

✅ Jaminan kesehatan
✅ Jaminan kecelakaan kerja
✅ Jaminan kematian
✅ Jaminan pensiun
✅ Jaminan hari tua

Dengan adanya jaminan pensiun dan hari tua, PPPK kini tidak perlu lagi khawatir akan masa depan setelah berhenti bekerja. Sebelumnya, PPPK tidak memiliki hak atas pensiun, tetapi dengan regulasi terbaru ini, mereka kini berhak atas dana pensiun sebagaimana PNS.

Batas Usia Pensiun PPPK Berdasarkan UU ASN 2023

Sama seperti PNS, batas usia pensiun (BUP) PPPK kini ditentukan berdasarkan jabatan yang diemban, yaitu:

BACA JUGA:Gladi Bersih Pelantikan Kepala Daerah Terpilih Berjalan Lancar Meski Diguyur Hujan

BACA JUGA:Mini Bus Iring-iringan Pengantin Terbalik di Lubuklinggau, Penumpang Histeris Minta Tolong

1. Jabatan Manajerial:

???? 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi utama, madya, dan pratama
???? 58 tahun bagi pejabat administrator dan pengawas

2. Jabatan Non-Manajerial:

???? Mengikuti peraturan perundang-undangan untuk pejabat fungsional (contoh:

• Guru pensiun di usia 60 tahun
• Dosen di usia 65 tahun
• Profesor hingga 70 tahun)
  ???? 58 tahun bagi pejabat pelaksana

Dengan aturan ini, PPPK yang memiliki kinerja baik dan masih dibutuhkan oleh instansi bisa langsung diperpanjang kontraknya hingga mencapai usia pensiun tanpa harus mengajukan perpanjangan setiap beberapa tahun sekali.

Implementasi di Daerah: Bukti Nyata Kontrak PPPK Hingga Pensiun

Beberapa pemerintah daerah (Pemda) di Indonesia telah mulai menerapkan kebijakan ini. Salah satu contoh nyata adalah Pemda Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan.

Pada 13 Februari 2025, sebanyak 952 orang PPPK formasi tahun 2023 resmi mendapatkan SK perpanjangan kontrak hingga usia pensiun.

BACA JUGA:Wali Kota dan Wakil Wali Kota Lubuklinggau Terpilih 2025-2030 Ikuti Pengarahan di Monas, Bersiap Jelang Pelant

BACA JUGA:PLN Tebar Promo EV Deals Selama IIMS 2025, Beli Kendaraan Listrik Dapat E-Voucher Hingga Rp2 Juta

Bupati Soppeng, Kaswadi Razak, menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan hasil dari perjuangan panjang serta koordinasi dengan pemerintah pusat.

"SK perpanjangan ini merupakan hasil dari perjuangan panjang dan melalui berbagai mekanisme," ujar Kaswadi Razak, dikutip dari soppeng.go.id pada Rabu, 19 Februari 2025.

Ini menjadi bukti bahwa kebijakan PPPK hingga pensiun bukan sekadar wacana, tetapi sudah mulai diterapkan di berbagai daerah di Indonesia.

Dampak Positif bagi Honorer yang Diangkat Menjadi PPPK

Perubahan regulasi ini membawa berbagai dampak positif, terutama bagi tenaga honorer yang telah diangkat menjadi PPPK. Beberapa keuntungan utama dari kebijakan ini adalah:

✅ Kepastian kerja jangka panjang, tanpa perlu khawatir tentang kontrak 5 tahunan
✅ Peningkatan kesejahteraan, termasuk jaminan pensiun dan hari tua
✅ Stabilitas ekonomi, karena memiliki penghasilan tetap hingga pensiun
✅ Peningkatan profesionalisme, karena PPPK memiliki hak dan kewajiban yang lebih jelas

Bagi tenaga honorer yang selama ini menghadapi ketidakpastian kontrak kerja, regulasi baru ini memberikan kepastian karier yang lebih baik serta kesejahteraan yang setara dengan PNS.

Dengan diterapkannya regulasi baru ini, masa depan PPPK di Indonesia menjadi lebih stabil dan terjamin. Tidak ada lagi kekhawatiran tentang perpanjangan kontrak setiap 1 atau 5 tahun, karena masa kerja PPPK kini langsung mengikuti batas usia pensiun.

Pemerintah telah membuktikan komitmennya untuk meningkatkan status dan kesejahteraan PPPK, sehingga mereka memiliki hak dan perlindungan yang semakin setara dengan PNS.

Ke depan, implementasi regulasi ini diharapkan dapat diterapkan secara merata di seluruh Indonesia, sehingga seluruh PPPK bisa merasakan manfaatnya tanpa terkecuali.

Bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi untuk negara, perubahan ini menjadi momentum bersejarah yang membuka babak baru bagi ASN Indonesia.

BACA JUGA:Soal dan Kunci Jawaban PKN Kelas 12 Uji Kompetensi Bab 7 Halaman 211 Kurikulum Merdeka

BACA JUGA:Kabar Gembira! Tunjangan Kinerja Dosen PTS 2025 Segera Cair, LLDIKTI: Anggaran Sudah Tersedia

Sumber: