Kejagung Tetapkan Dua Petinggi Pertamina Patra Niaga sebagai Tersangka Baru dalam Kasus Korupsi Minyak

SILAMPARITV.CO.ID - Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menetapkan dua petinggi PT Pertamina Patra Niaga sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produksi kilang di lingkungan PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kerja Sama (KKS) yang terjadi dalam rentang waktu 2018 hingga 2023.

Kasus ini menjadi sorotan publik lantaran menimbulkan kerugian negara yang sangat besar, mencapai Rp 193,7 triliun. Kedua tersangka baru tersebut adalah Maya Kusmaya (MK), yang menjabat sebagai Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, serta Edward Corne (EC), yang menjabat sebagai VP Trading Operations.

BACA JUGA:Panduan Lengkap Cek Info GTK 2025 untuk Verifikasi Data dan Tunjangan

BACA JUGA:Maksimalkan Koneksi 4G/LTE Anda dengan Langkah Sederhana

Penetapan keduanya sebagai tersangka dilakukan setelah Kejagung melakukan pemeriksaan intensif dan mendalami keterlibatan mereka dalam praktik yang merugikan keuangan negara. Dengan bukti yang cukup, Kejagung menyimpulkan bahwa mereka diduga kuat telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan tujuh tersangka lainnya.

Peran Maya Kusmaya dan Edward Corne dalam Kasus Korupsi

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Abdul Qohar mengungkapkan bahwa peran Maya dan Edward dalam kasus ini sangat signifikan, terutama dalam tiga aspek utama berikut:

1. Pembelian BBM dengan Harga yang Tidak Sesuai

BACA JUGA:Bank Sumsel Babel Cabang Lubuklinggau Gelar Sosialisasi Kredit dan Layanan Perbankan

BACA JUGA:Bank Sumsel Babel Cabang Muara Beliti dan Rupit Gelar Undian Tabungan Pesirah, Hadiah Utama Mobil Toyota Rush

Maya Kusmaya dan Edward Corne terlibat dalam pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis RON 90 (Pertalite) dengan harga setara RON 92, yang menyebabkan PT Pertamina Patra Niaga membayar lebih mahal daripada harga seharusnya.

Selain itu, mereka juga menyetujui proses blending (pencampuran) produk kilang yang menghasilkan kualitas bahan bakar yang tidak sesuai dengan harga jual yang ditetapkan. Hal ini menyebabkan adanya ketimpangan besar dalam keuangan perusahaan dan merugikan negara dalam jumlah yang signifikan.

2. Pembayaran Impor dengan Metode Spot

Keduanya juga diduga kuat menyetujui metode pembayaran impor produk kilang dengan sistem spot, yaitu pembayaran berdasarkan harga pasar saat itu. Padahal, sistem pembayaran yang wajar dan lebih menguntungkan adalah metode term atau berjangka, yang memungkinkan harga lebih stabil dan tidak terlalu tinggi.

BACA JUGA:Kunci Jawaban IPA Kelas 9 SMP Halaman 174 Kurikulum Merdeka Semester 2: Ayo Identifikasi Aktivitas 7.4

BACA JUGA:Daftar 24 Daerah yang Akan Gelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024

Akibat kebijakan ini, Pertamina Patra Niaga membayar harga impor jauh lebih tinggi dibandingkan yang seharusnya, sehingga merugikan keuangan negara dalam jumlah besar.

3. Persetujuan Mark Up dalam Kontrak Pengiriman

Maya Kusmaya dan Edward Corne juga diduga menyetujui praktik mark up dalam kontrak pengiriman (shipping). Praktik ini menyebabkan PT Pertamina Patra Niaga mengeluarkan fee tambahan yang tidak sah, yang kemudian disalurkan kepada pihak-pihak tertentu.

Salah satu penerima aliran dana dari praktik mark up ini adalah Muhammad Kerry Andrianto Riza, yang diketahui sebagai beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa. Dugaan aliran dana haram ini semakin memperkuat indikasi bahwa praktik korupsi ini melibatkan banyak pihak dalam jaringan yang kompleks.

Kerugian Negara yang Sangat Besar

Akibat berbagai penyimpangan dan praktik ilegal yang dilakukan oleh para tersangka, kerugian negara mencapai Rp 193,7 triliun. Angka ini menjadi salah satu kasus korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia, khususnya di sektor energi dan migas.

Sejumlah nama besar telah masuk dalam daftar tersangka yang ditetapkan oleh Kejagung, termasuk:

BACA JUGA:Waspada! Kenali Ciri-Ciri Kurma yang Tak Boleh Dimakan Lagi untuk Menghindari Bahaya Kesehatan

BACA JUGA:Kunci Jawaban Pendidikan Pancasila Kelas 10 Halaman 158 Semester 2 Kurikulum Merdeka

• Maya Kusmaya (Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga)

• Edward Corne (VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga)

• Riva Siahaan (Direktur Utama Pertamina Patra Niaga)

• Muhammad Kerry Andrianto Riza (Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa)

Dengan penetapan tersangka ini, Kejagung menegaskan komitmennya untuk mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya. Penyidik akan terus mendalami apakah ada pihak lain yang terlibat dalam jaringan korupsi yang merugikan negara ini.

Harapan Masyarakat dan Langkah Selanjutnya

Publik menaruh harapan besar agar kasus ini diusut secara transparan dan semua pihak yang terlibat, tanpa terkecuali, dapat dijerat sesuai hukum yang berlaku. Kejagung juga diharapkan dapat menelusuri lebih lanjut aliran dana hasil kejahatan ini agar dapat dikembalikan ke kas negara.

Selain itu, Kejagung menyatakan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan berbagai lembaga terkait, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memastikan semua aset hasil korupsi dapat disita.

Pemerintah juga diharapkan memperketat regulasi serta pengawasan terhadap sektor energi, agar praktik serupa tidak kembali terulang di masa mendatang.

 

 

 

Kasus ini masih dalam tahap penyidikan dan akan terus dikembangkan guna mengungkap lebih banyak fakta yang dapat memperjelas pola korupsi yang telah terjadi selama bertahun-tahun ini.

BACA JUGA:Retreat di Akmil Magelang: Gubernur Herman Deru Peroleh Wawasan Baru untuk Pembangunan Sumsel

BACA JUGA:Tersandung Kasus Korupsi BBM, Ini Deretan Harta Kekayaan Riva Siahaan

Sumber: