Daftar 24 Daerah yang Akan Gelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024

Daftar 24 Daerah yang Akan Gelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024--ist

SILAMPARITV.CO.ID - Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang mengharuskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 24 daerah. Putusan ini diambil setelah ditemukan berbagai pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip demokrasi yang jujur, adil, dan transparan.

Putusan PSU ini merupakan konsekuensi dari berbagai masalah yang muncul selama penyelenggaraan Pilkada 2024. Pakar hukum pemilu dari Universitas Indonesia (UI), Titi Anggraini, menilai bahwa keputusan ini menjadi peringatan keras bagi penyelenggara pemilu, terutama KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), agar lebih profesional dalam menjalankan tugasnya.

BACA JUGA:Kunci Jawaban Pendidikan Pancasila Kelas 10 Halaman 158 Semester 2 Kurikulum Merdeka

BACA JUGA:Retreat di Akmil Magelang: Gubernur Herman Deru Peroleh Wawasan Baru untuk Pembangunan Sumsel

Ketidakprofesionalan Penyelenggara Pemilu

Menurut Titi, PSU ini merupakan harga mahal yang harus dibayar oleh negara dan masyarakat akibat ketidakprofesionalan penyelenggara pemilu serta kecurangan yang tidak ditindak dengan tegas.

"Pemungutan suara ulang ini adalah harga mahal yang harus dibayar akibat ketidakprofesionalan penyelenggara dan kecurangan yang tidak ditindak tegas," ujar Titi dalam program Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, Selasa (25/2/2025).

Ia menambahkan bahwa putusan PSU dari MK menegaskan komitmen lembaga tersebut terhadap penegakan hukum dan keadilan dalam penyelenggaraan Pilkada 2024. Prinsip kedaulatan rakyat dan kemurnian suara pemilih harus selalu dijaga agar pemilu tetap berintegritas.

Putusan MK dan Jumlah Sengketa Pilkada 2024

BACA JUGA:Tersandung Kasus Korupsi BBM, Ini Deretan Harta Kekayaan Riva Siahaan

BACA JUGA:Pertamina Tegaskan Tidak Ada Oplosan Pertalite ke Pertamax dalam Kasus Korupsi Minyak Mentah

Mahkamah Konstitusi telah menyelesaikan 40 perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) kepala daerah yang berlangsung pada Senin (24/2/2025). Dari total perkara yang disidangkan, 26 di antaranya dikabulkan, 9 ditolak, dan 5 perkara lainnya tidak diterima oleh MK.

Putusan MK ini berdampak pada 24 daerah yang harus menggelar PSU, sementara satu perkara memerlukan rekapitulasi ulang dan satu lainnya membutuhkan perbaikan Keputusan KPU tentang penetapan hasil. Adapun 14 perkara yang ditolak akan segera ditindaklanjuti dengan penetapan pasangan calon terpilih.

KPU Siapkan Jadwal dan Koordinasi PSU

Menindaklanjuti putusan MK, KPU RI segera merancang jadwal untuk PSU dan berkoordinasi dengan jajaran penyelenggara pemilu di 24 daerah yang terdampak.

Ketua KPU RI, Idham Holik, menyatakan bahwa pihaknya akan menjalankan putusan MK dengan penuh tanggung jawab.

BACA JUGA:Pertamina Pastikan Tidak ada Pengoplosan Pertamax, Masyarakat Diminta Tidak Khawatir

BACA JUGA:Mengenal Doa Kamilin: Amalan Sunnah yang Dianjurkan Setelah Sholat Tarawih

"Prinsipnya, apa yang menjadi putusan Mahkamah Konstitusi atas perselisihan hasil Pilkada akan ditindaklanjuti oleh KPU. Karena putusan Mahkamah Konstitusi bersifat erga omnes," jelas Idham.

Untuk 14 perkara yang ditolak, KPU akan langsung menetapkan pasangan calon terpilih di daerah tersebut. Penetapan akan mulai dilakukan hari ini.

Daftar 24 Daerah yang Akan Menggelar PSU

Berikut daftar daerah yang diputuskan untuk menggelar PSU berdasarkan putusan MK:

1. Pasaman (Perkara Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025)

2. Mahakam Ulu (Perkara Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025)

3. Boven Digoel (Perkara Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025)

4. Barito Utara (Perkara Nomor 28/PHPU.BUP-XXIII/2025)

5. Tasikmalaya (Perkara Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025)

6. Magetan (Perkara Nomor 30/PHPU.BUP-XXIII/2025)

7. Buru (Perkara Nomor 174/PHPU.BUP-XXIII/2025)

8. Papua (Perkara Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025)

9. Banjarbaru (Perkara Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025)

10. Empat Lawang (Perkara Nomor 24/PHPU.BUP-XXIII/2025)

11. Bangka Barat (Perkara Nomor 99/PHPU.BUP-XXIII/2025)

12. Serang (Perkara Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025)

13. Pesawaran (Perkara Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025)

14. Kutai Kartanegara (Perkara Nomor 195/PHPU.BUP-XXIII/2025)

15. • 1
    • 2
    • »

    Sumber: