“Tahun lalu sempat kita tolak untuk pembelian komputer dan motor. Sekarang saya akan lihat lagi seperti apa,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa prioritas utama program MBG seharusnya adalah penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat, bukan pengadaan fasilitas penunjang dalam jumlah besar.
Menurutnya, pelaku usaha yang terlibat dalam program MBG seharusnya dapat mengelola keuntungan untuk mendukung kebutuhan operasional, termasuk kendaraan.
BACA JUGA:Prabowo Targetkan Indonesia Produksi Sedan Listrik Massal pada 2028
BACA JUGA:Rahasia Cuko Pempek Pekat Ala Palembang, Dijamin Lezat dan Awet Berbulan-bulan
Transparansi Jadi Kunci
Polemik ini menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran negara, terutama untuk program strategis seperti MBG. Di satu sisi, kendaraan operasional memang dibutuhkan untuk mendukung distribusi dan pelaksanaan program di lapangan.
Namun di sisi lain, pemilihan vendor, harga, serta mekanisme pengadaan perlu dilakukan secara terbuka dan kompetitif agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat.
BACA JUGA:Pembiayaan Kopi Sumsel Tembus Rp 500 Miliar, Dorong Petani Naik Kelas ke Pasar Global
Ke depan, pengadaan seperti ini diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan operasional, tetapi juga memberikan dampak positif bagi industri dalam negeri dan menjaga kepercayaan publik terhadap program pemerintah.